Merdeka.com - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 di Yogyakarta menuai sindiran dari sejumlah aktivis buruh di Yogyakarta. Hal ini karena, UMP yang ditetapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X paling rendah dari semua provinsi di Indonesia yaitu sebesar Rp 1.302.500. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari Rp 1.173.300.

Menurut sekjen Aliansi Buruh Yogyakarta, Kirnadi, upah tersebut menjadi tragedi kemanusiaan di Yogyakarta. Menurutnya jumlah tersebut jauh dari kata layak untuk hidup seorang buruh di Yogya.

"Bayangkan, di Bantul kenaikannya hanya 3 persen, ini jadi tragedi kemanusiaan," kata Kirnadi, Kamis (30/10).

Kirnadi mengatakan, persoalan soal upah ini harus segera diselesaikan. Pasalnya hampir setiap tahun permasalahan yang sama terjadi berulang-ulang.

"Yang kita harus jawab adalah merevisi kebutuhan hidup layak, sekarang KHL kita masih 60 item, harus kita tambah, direvisi menjadi 84 usulan buruh," jelasnya.

Dengan UMP yang ditetapkan dan tidak ada perubahan KHL, Kirnadi mengatakan akan menurunkan daya beli buruh yang sama artinya buruh harus kembali hidup dalam kondisi serba mepet bahkan kekurangan.

"Sama saja menjadikan buruh semakin miskin, kebutuhan yang serba pas-pasan belum lagi nanti BBM naik," tandasnya.

Sementara itu UMK masing-masing kabupaten/kota juga mengalami kenaikan namun tidak signifikan. UMK di Sleman naik dari Rp 1.127.000 pada 2014 menjadi Rp1.200.000, di Bantul naik dari Rp 1.125.000 pada 2014 menjadi Rp1.163.300 pada 2015, di Kulonprogo naik dari Rp 1.069.000 pada 2014 menjadi Rp 1.138.000 pada 2015, di Gunungkidul naik dari Rp 988.500 pada 2014 menjadi Rp 1.108.249 pada 2015.