Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok, terdesak dengan tekanan hak angket dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Hubungan Ahok dan DPRD DKI memburuk selepas tidak sepakat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ahok lantas menuding ada anggota DPRD mencoba memasukkan anggaran siluman ke dalam beberapa dinas. Dia juga mengancam membongkar praktik korupsi para anggota parlemen itu.

Di tengah kemelut itu, Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, menyarankan Ahok supaya segera bisa melaporkan temuannya kepada KPK.

"Silakan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK," tulis Johan melalui pesan singkat, Jumat (27/2).

Padahal, Johan mengakui mereka saat ini fokus mengejar target menyelesaikan perkara tunggakan. Bahkan penyelidikan dugaan penyelewengan pemberian Surat Keterangan Lunas Sjamsul Nursalim terancam suram. Tetapi dia mengumbar janji laporan itu akan ditindaklanjuti.

"Kami siap menindaklanjuti, dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," lanjut Johan.

Seperti diketahui, perseteruan antara Ahok dan DPRD DKI bermula saat Pemprov menyerahkan APBD langsung ke Kemendagri tanpa persetujuan. Ahok menuding hal ini dilakukan karena tak mau dibohongi lagi oleh DPRD DKI yang minta tambahan duit Rp 12,1 triliun untuk pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) di sekolah-sekolah.