Hukuman militer akan lebih berat dibanding hukuman sipil.
Kepala Staff TNI AD (Angkatan Darat) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman meminta oknum TNI yang menculik dan membunuh pemuda Aceh Imam Masykur untuk dihukum seberat-beratnya.
"Emang oknum paspampres itu di bawah Mabes TNI walaupun yang bersangkutan itu angkatan darat ini, saya sampaikan agar dihukum seberat-beratnya," kata Jenderal TNI Dudung di Mabes TNI AD, Jakarta Barat, Selasa (5/9).
Dudung menambahkan, hukuman militer akan lebih berat dibanding hukuman sipil. Maka dari itu, ia menilai oknum TNI tersebut akan lebih menderita.
"Kalo tentara itu hukuman paling berat karena satu sisi dia dipecat. Kemudian yang kedua ya sama hukumannya kalau misalnya diberlakukan di sipil, kita lebih berat lagi, lebih menderita lagi kalau menurut saya," tambah Dudung.
"Saya bilang, saya sampaikan, tegakkan hukum yang berat sama pelaku tersebut sehingga mereka betul-betul merasakan bagaimana akibat dari perilakunya dia," sambungnya.
Dudung meminta kepada anggota TNI lainnya untuk belajar dari kasus ini dan tidak melakukan hal yang serupa.
"Yang jelas saya tekankan kepada seluruh jajaran dari kejadian tersebut untuk melakukan penekanan-penekanan untuk tidak melalukan hal-hal seperti itu," ujar Dudung.
Sebelumnya, kasus tewasnya Imam Masykur pemuda asal Aceh tengah menjadi sorotan publik. Imam tewas diculik tiga anggota TNI setelah dibawa paksa dari toko obatnya di kawasan Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan.
Sampai akhirnya jasad Imam ditemukan tewas meninggal dunia di sungai Karawang, Jawa Barat.
Terkuaknya penculikan terhadap Imam setelah beredar dugaan pemerasaan dilakukan para tersangka kepada keluarga Imam, dengan meminta biaya tebusan Rp50 juta.
Total enam orang ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya tiga anggota TNI yang ditangani Pomdam Jaya/Jayakarta. Para tersangka yakni, Praka HS dari satuan Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dirtopad) dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda, Aceh yang sedang berada di Jakarta, serta Praka RM anggota Paspampres.
Kemudian, tiga tersangka sipil yang ditangani Polda Metro Jaya, adalah inisial AM dan Heri merupakan penadah dari hasil kejahatan.
Lalu, tersangka Zulhadi Satria Saputra alias MS yang merupakan kakak ipar anggota Paspampres, Praka RM alias Riswandi Manik.
Reporter: Lydia Fransisca
Dudung juga menyinggung ada purnawirawan yang mendukung salah satu peserta Pemilu.
Baca Selengkapnya
Hal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca Selengkapnya
"Selamat ulang tahun, Jenderal" katanya, dikutip merdeka.com dari akun tersebut, Selasa (25/7).
Baca Selengkapnya
Seharusnya, Pemprov DKI mengatasi persoalan ini dari hulu atau penyebab polusi udara itu sendiri.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI juga akan membentuk Satgas untuk menangani polusi di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Keempat anggota KPU Kabupaten Karawang itu adalah Ikshan Indra Putra, Ikmal Maulana, Mulyana, dan Kasum Sanjaya.
Baca Selengkapnya
Wacana memberlakukan ERP di Jakarta berulang kali muncul tapi belum juga dieksekusi.
Baca Selengkapnya
Penyebab utama yang membuat udara Jakarta terlihat keruh karena adanya lapisan inversi.
Baca Selengkapnya
DKPP mengingatkan bahwa legitimasi Pemilu bukan cuma saat pencoblosan, melainkan dimulai dari proses tahapan pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi