Soal kasus Munir, SBY sebut bola ada di tangan pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklarifikasi terkait polemik soal dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus pembunuhan Munir. Menurut SBY, salinan dokumen sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kopian dengan isi yang sama juga sudah kita dapatkan dan juga kita serahkan Mensesneg ke Presiden Jokowi, apa rekomendasinya. Bola ada di tangan Pemerintahan Pak Jokowi. Bola ada di penegak hukum di era sekarang ini," ungkap SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Rabu (2/11).

Menurut SBY, salinan yang diserahkan ke pemerintah sekarang ini juga sepengetahuan dan sudah dilegalisir Marsudhi Hanafi yang saat itu menjabat Ketua TPF.

Sebelumnya, mantan Mensesneg Sudi Silalahi menyerahkan salinan dokumen hasil investigasi TPF kasus kematian Munir kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Penyerahan dokumen dilakukan Rabu (26/10) sekitar pukul 15.30 WIB melalui kurir.

"Jadi kemarin sekitar pukul 15.30 WIB atau 16.30 WIB melalui kurir, Pak Sudi Silalahi mengirimkan naskah laporan fotocopy TPF Munir," ungkap Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/10).

Berdasarkan isi surat dan dokumen yang dibawa kurir, bahwa fotocopy dokumen hasil investigasi TPF Munir itu sudah sesuai dengan aslinya. Dalam surat tersebut juga dibubuhi tanda tangan Marsudhi Hanafi.

"Fotocopy-an itu ditandatangani oleh Pak Marsudi di lembaran akhirnya. Di situ Pak Marsudi mengatakan bahwa copy laporan TPF ini sesuai dengan aslinya. Ini versi Pak Marsudi," jelas Johan.

Dikatakan Johan, saat ini, fotocopy dokumen itu sudah ada di meja Pratikno, untuk selanjutnya dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

"Setelah ini Pak Pratikno melaporkan kepada Presiden," ujarnya.

Tak hanya melaporkan kepada Jokowi, lanjut dia, rencananya fotocopy dokumen hasil investigasi TPF Munir akan diserahkan kepada Jaksa Agung. Sebab, Jaksa Agung lah yang diinstruksikan Jokowi untuk menelusuri dan menindaklanjuti secara hukum dokumen TPF Munir.