Setelah ribut dengan DPRD, Ahok kini perang lawan Kemendagri

Siapa yang tak paham dengan sikap keras kepala dan emosional Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang kerap disapa Ahok ini tak segan melawan orang yang berbeda pendapat dengannya.Ahok berdalih, sifat pemarahnya itu bagian ketegasannya menata pemerintahan DKI Jakarta yang selama ini begitu kacau. Dia berharap dengan gaya kepemimpinannya yang keras mampu membuat PNS dan pihak swasta yang bekerja sama lebih hati-hati saat bekerja.Seperti yang terjadi antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta. Bukan cerita baru keduanya sering berselisih paha. Ujung-ujungnya, Ahok dan segelintir anggota DPRD saling sindir.Puncak ketegangan Ahok dan DPRD saat ditemukannya anggaran siluman Rp 12 triliun dalam RAPBD DKI 2015. Ahok yakin penyusupnya adalah anggota dewan.Tudingan Ahok membuat gerah DPRD hingga digulirkan hak angket. Hak angket pun sudah menyatakan Ahok bersalah dan melanggar sejumlah etika sebagai gubernur.Meski hubungan panasnya dengan DPRD belum mereda, Ahok kini terlibat ketegangan juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Penyebabnya, pagu anggaran 2015 yang diajukan dipangkas dari sebelumnya Rp 72,9 trilium menjadi Rp 6,2 triliun dengan alasan lambatnya pengesahan berujung pada tingginya SiLPA.Ahok marah pada Dirjen Keuangan Daerah, Reydonnyzar M. Ahok kesal karena Reydonnyzar salah menafsirkan UU Pemda pasal 314. Reydonnyzar, kata Ahok, telah mengubah pagu APBD menjadi pagu belanja.

"Maka saya protes kepada Pak Dirjen, kalau Anda menafsir pagu belanja Rp 72 triliun menjadi 69 triliun, berarti sebelum tandatangan menteri, sudah silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) Rp 9 triliun," kata Ahok, saat itu.Dengan penafsiran yang salah tersebut, kata Ahok, maka anggaran DKI tahun ini hanya Rp 63 triliun. Dia menilai tindakan yang dilakukan Reydonnyzar secara subtansi sudah salah besar."Kalau disilpakan nilainya Rp 69 triliun, ini mah keterlaluan. Sudah ada penafsiran UU juga jelas. Sedangkan Pasal 314 ayat 8 dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh Perda Provinsi tentang APBD, diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya. Dari mana Pak Dirjen tafsirkan pakai pagu belanja," bebernya."Secara logika substansi saja itu bodoh dong. Ini saya protes tadi. Makanya saya protes, kalau bapak putuskan seperti itu silakan. Saya akan konferensi pers dan bilang anda ngaco tafsirkan in," tegas Ahok.Ahok berdalih, APBD molor bukan pada zamannya saja terjadi tapi sejak DKI Jakarta dipimpin Sutiyoso. Namun, kata Ahok, tidak pernah terjadi pemotongan."Nah itu yang saya mau protes. Dari zaman Bang Yos, APBD DKI sudah bermasalah kok. Saya belum pernah dengar telat tiga bulan. Lalu (anggaran) 12 bulan dibagi uangnya dan hanya boleh dipakai untuk jatah tinggal 9 bulan. Itu adalah nalar di luar konstitusi," tegas Ahok.Tak peduli dengan protes Ahok, Kemendagri tetap memutuskan APBD DKI diangka Rp 69 triliun. Ahok pun tak banyak komentar hanya bisa pasrah. Akan kemarahan ini berbuntut panjang seperti DPRD?"Sudah ada kesepahaman nanti kami sampaikan ke Pak Gubernur dulu," ucap wagub Djarot usai bertemu Kemendagri.