Merdeka.com - Sengketa batas antara Timor Leste dan Australia akan diselesaikan di Mahkamah Internasional bermarkas di Den Haag, Belanda. Saat ini, pemerintah Timor Leste sedang dalam proses penyiapan berkas.

Pernyataan ini disampaikan oleh mantan presiden sekaligus mantan Perdana Menteri Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao di Malang, Jawa Timur. Xanana mengaku telah melakukan serangkaian kegiatan ke Den Haag.

"Pada 28 Juli lalu, kami sudah ke Den Haag, Belanda. Nanti 29 Agustus akan bertemu lagi untuk lanjutkan pembahasan dengan mereka," ujar Xanana usai menjadi pembicara di acara The 2nd Annual Malang International Peace Conference (AMIPEC) di Kampus Universitas Raden Rahmat (Unira) Malang, Jumat (19/8).

Perbatasan Laut Timor diperebutkan antara Timor Leste dan Australia sejak Timor Timur merdeka dari Indonesia pada 1999. Xanana memastikan negaranya akan mengedepankan perundingan dengan negeri kanguru ini terkait perbatasan yang diketahui kaya sumber alam minyak dan gas.

Pihaknya akan menekankan upaya diplomatik dalam menyelesaikan konflik. Langkah ini diambil sebagai komitmen atas keinginan Timor Leste menjadi agen perdamaian dunia.

"Walaupun ada persoalan, tetapi bukan berarti tidak menghormati di antara kami," kata dia.

Lebih jauh Xanana menyinggung upaya negaranya menyelesaikan perbatasan Laut Timor secara damai. Pihaknya sebagai negara kecil tidak bermaksud menentang Australia dengan cara-cara keras. Tetapi pihaknya meminta agar norma-norma Konvensi PBB tentang Hukum Laut dipatuhi.

"Kami siap menghadapi ini di Den Haag," tegas Xanana.

Diketahui, perjanjian Laut Timor antara Timor Leste dan Australia ditandatangani 20 Mei 2002. Australia diwakili Perdana Menteri John Howard, dan Timor Leste diwakili oleh Mari Alkatiri. Keduanya sepakat untuk mengeksplorasi minyak bumi di perbatasan yang kini mereka perebutkan.