Sekjen Gerindra Bertemu Ketum Muhammadiyah Bahas Amandemen UUD hingga Nasib UMKM
Merdeka.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (23/9). Dalam kesempatan tersebut, Haedar Nashir didampingi anggota PP Muhammadiyah lainnya, seperti Busyro Muqodas. Pertemuan ini merupakan upaya menjaga silaturahmi antara partai politik dengan organisasi kemasyarakatan.
Menurut Muzani, silaturahmi seperti ini adalah cara untuk menjaga komunikasi antara pemangku kepentingan baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Meski berbeda fungsi, Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang sejak dulu selalu berjuang demi kemajuan umat dan rakyat umum, terutama di jalur sosial, pendidikan, dan kesehatan.
"Silaturahmi ini adalah upaya menerima masukan dari setiap stakeholder termasuk organisasi seperti Muhammadiyah. Kami percaya Muhammadiyah adalah organisasi yang selalu memikirkan kemajuan bangsa dan negaranya. Yang dilakukan sejak kelahirannya jauh sebelum Indonesia merdeka di berbagai macam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan," kata Muzani dalam keterangannya, Kamis (23/9).
Muzani mengakui, bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto selalu berpesan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang untuk kemajuan dan memikirkan masa depan bangsa seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan banyak ormas lainnya.
Oleh karena itu, kata Muzani, pertemuan dengan Muhammadiyah ini merupakan realisasi atas perintah tersebut agar Gerindra selalu mendengarkan aspirasi yang disuarakan.
"Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto berpesan kepada kami untuk selalu dekat dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas yang selalu berjuang dan memikirkan masa depan bangsa dan negara. Seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan banyak ormas lainnya. Maka silaturahmi ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami,"jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI itu.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan, meski memiliki perbedaan fungsi antara ormas dan partai politik, tetapi semua berujung pada satu tujuan yang sama. Yaitu demi kepentingan dan kemaslahatan umum.
"Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan siapapun, termasuk partai politik. Sebab, mendekatkan ormas dengan partai politik menjadi suatu hal yang penting walau dengan fungsi yang berbeda, namun semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara," tegas Haedar.
Dalam pertemuan itu, Haedar menyampaikan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian Gerindra dan Muhammdiyah. Antara lain persatuan bangsa. Menurut dia, kemajuan teknologi melalui sosial media terkadang memberi kebebasan, tetapi terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.
Akibatnya, tugas dan beban organisasi seperti Muhammdiyah tambah berat. Haedar mengibaratkan mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran.
Untuk itu, dia berpesan soal perlunya menjaga kedaulatan baik di bidang ekonomi maupun politik, agar kekuatan negara dapat hadir di tengah rakyat.
Di bidang ekomomi misalnya, kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menjadi slogan. Sehingga, lanjut Haedar, keberhasilan terhadap kemajuan UMKM belum seperti yang diharapkan.
"UMKM sebagai ekonomi berbasis kerakyatan masih tertinggal," terang dia.
"Untuk itu kami meminta agar partai politik turut mendorong apa yang menjadi pemikiran kami, agar kekuatan ekonomi kita bisa ditopang dengan mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM. Perlu ada konsep besar dan kebijakan yang berani untuk menjadikan Indonesia yang mandiri dari kebangkitan dan keberhasilan UMKM," tutup Haedar.
Dia juga menyoroti isu amandemen UUD 1945. Dia mempertanyakan wacana PPHN apakah tidak bisa hanya melalui UU tanpa harus amandemen UUD 1945. "Muhammadiyah akan terus mengikuti perkembangan ini," ujar Haedar.
Dalam pertemuan ini, Muzani didampingi oleh anggota DPR Fraksi Gerindra Prasetyo Hadi. Turut hadir jajaran pengurus DPD Gerindra Yogyakarta. Serta jajaran DPP Partai Gerindra seperti Dahnil Anzar, Danang Wicaksana dan Setyoko.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo
Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam
Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca SelengkapnyaMomen Istimewa Jenderal Prabowo Sungkem ke Perempuan Berusia 105 Tahun yang Sangat Dihormati
Prabowo Subianto resmi menyandang gelar jenderal kehormatan, Rabu (28/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bertemu Prabowo dan Zulhas, Puan: Saya Tunggu Diajak Presiden
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah ketua umum partai. Mulai dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto, lalu Ketum PAN Zulkifli Hasan hari ini.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ajak untuk Mengakui Keberhasilan Bangsa Sendiri: Jangan Cari dan Ungkit Hal Negatif
Prabowo menuturkan, Indonesia dalam keadaan yang sangat memungkinkan untuk bangkit menjadi negara hebat.
Baca SelengkapnyaMomen Prabowo Pidato Sapa Titiek Soeharto hingga Tersipu, Istora Senayan Bergemuruh
Hingga berita ini diturunkan, Prabowo didampingi Gibran masih menyampaikan pidato kemenangan.
Baca SelengkapnyaCak Imin Minta Pendukung AMIN Tunggu Sampai Perhitungan Suara: Ancaman Kecurangan Makin Nyata
Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnya