Satu DPO Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora Tewas Ditembak di Poso

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Syafril Nursal, memastikan 'R' yang dikabarkan tewas di Kabupaten Poso saat terjadi kontak tembak dengan Satgas Tinombala adalah salah satu DPO kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.

Syafril mengatakan, DPO yang tewas tersebut berinisial 'R' dari Ambon Maluku, yang bergabung ke Poso beberapa waktu lalu.

"Peristiwanya pada hari Sabtu (25/4) sekitar pukul 15.40 WITA di pegunungan Padopi Poso Pesisir antara tim kita Bravo 8 dengan DPO Mujahidin Indonesia Timur," kata Syafril dalam jumpa pers di RS Bhayangkara Palu, Senin (27/4).

Syafril menegaskan dalam kontak tembak tersebut, satu dari DPO atau teroris Mujahidin Indonesia Timur tertembak mati, sementara yang lainnya melarikan diri.

"Dan beberapa rekannya diduga ada juga mengalami luka tembak, namun masih bisa melarikan diri, kendala cuaca saat itu sudah gelap dan medan yang berat sehingga pengejaran terhadap mereka yang diduga tertembak dihentikan sementara," katanya.

Dia menjelaskan medan lokasi terjadinya kontak tembak berjurang sehingga digunakan para DPO untuk meloloskan diri dari kejaran aparat.

"Jadi saat terjadi kontak tembak mereka melarikan diri ke jurang, namun tim kita sampai hari ini terus memburu mereka, kita terus kejar, mudah-mudahan ada yang dapat lagi," katanya.

Dia mengatakan, jenazah korban saat ini telah berada di RS Bhayangkara Polda Sulteng untuk proses otopsi dan selanjutnya akan dimakamkan di Palu.

"Jenazah akan dimakamkan di Palu karena pertimbangan keamanan, kedua situasi yang tidak memungkinkan karena Corona ini, namun kita tetap komunikasikan dengan keluarga," katanya.

17 Warga Hendak Gabung MIT Ditangkap Polisi

Belasan warga di Wilayah Sulawesi Tengah berhasil ditangkap pihak Kepolisian setempat karena ingin mencoba bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur, kelompok yang selama ini diburu oleh satuan tugas Tinombala, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Syafril Nursal bahwa terhitung sejak bulan Januari hingga April tahun 2020 ini, aparat Kepolisian berhasil menangkap sebanyak 17 orang yang diduga kuat akan bergabung dengan kelompok teroris tersebut di Wilayah Pegunungan Poso.

"Sampai sekarang kita sudah menangkap 17 orang yang akan naik ke atas. Yang mau gabung dengan kelompok mereka," kata dia.

Meskipun demikian, Kapolda Sulteng tidak menjelaskan secara rinci identitas sejumlah warga yang ditangkap tersebut. Namun ia menambahkan bahwa belasan warga itu ditangkap beserta beberapa barang bukti seperti bahan makanan untuk keperluan di atas gunung dan beberapa bahan pembuatan bom.

"Kita tangkap waktu itu membawa bahan bahan makanan, ada juga bahan untuk buat bom," tambahnya.

Sementara itu, hingga saat ini Operasi Tinombala untuk memburu sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur, di Wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah terus dilakukan. "Sudah lima orang tewas. Kemarin berjumlah 18 orang dikurangi lima berarti sisa 13," kata dia.

Penanganan Tak Cukup Penegakan Hukum

Syafril mengatakan penanganan aksi terduga kelompok sipil bersenjata di wilayah Kabupaten Poso, tidak cukup hanya penegakan hukum semata, namun membutuhkan kerja sama semua pihak.

"Saya mau menyampaikan bahwa operasi Tinombala itu tidak cukup dengan hanya penegakan hukum dan operasi militer, tetapi juga perlu dilakukan operasi-operasi lain," kata dia.

Ia mengatakan seperti keterlibatan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian persoalan di Poso, yang dikenal dengan daerah rawan aksi terduga terorisme, yang diduga dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata jaringan MIT pimpinan Ali Kalora.

"Tidak cukup dengan pendekatan agama saja, namun penanganannya perlu penyelesaian secara menyeluruh, perlu pendekatan-pendekatan sosial, maupun pendekatan ekonomi," tuturnya.

Disebutnya, jika hanya operasi militer dan penegakan hukum yang terus lakukan, dirinya menduga tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cepat.

"Untuk itu mari bersama-sama menyelesaikan persoalan Poso secara komprehensif, tidak hanya Polri dan TNI saja,tetapi juga perlu keterlibatan instansi-instansi lain," ujarnya.

"Misal, kementerian agama bisa melihat kurikulum, bahan ajaran yang diajarkan dan guru yang mengajar di situ," ujarnya.