Risma persoalkan pengangkatan Wisnu jadi wawali Surabaya

Reporter : Hery H Winarno | Kamis, 30 Januari 2014 14:26




Risma persoalkan pengangkatan Wisnu jadi wawali Surabaya
Tri Rismaharini di KPK. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum bertemu dengan Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Wisnu Sakti Buana. Hal ini lantaran pada saat dilantik sedang berhalangan atau sakit.

"Saya belum ketemu, tadi pagi saya ke kantor terus ke dokter terus ke sini. kalau sudah sehat saya ketemu. Kalau ketemu sekarang saya gak enak nanti ketularan saya," kata Tri Rismaharini saat berkunjung di Liponsos Kalijudan Surabaya, Kamis (30/1).

Risma menjelaskan sebetulnya tidak ada persoalan antara dirinya secara personal dengan Wisnu Sakti. Hanya saja, lanjut dia, pihaknya masih mempersoalkan proses pemilihan wakil walikota atau Wawali Surabaya yang dinilai tidak sesuai prosedur.

"Saya minta itu sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat menggugat karena itu akan menjadi beban kita semua," katanya.

Laporan yang diterima Risma, bahwa Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Wali Kota Surabaya Eddie Budi Prabowo merasa tidak tanda tangan soal kelengkapan berkas calon wawali sebagaimana yang diminta Kemendagri.

"Tidak ada tanda, kenapa ada tanda tangan. Saya hanya terima tembusannya. Jadi ada proses yang tidak dilalui. Ada tanda tangan yang dipalsukan," ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, panlih juga mengirim surat ke Mendagri soal tidak sesuainya prosedur pemilihan wawali. Ia menekankan jangan sampai persoalan itu akan berimbas terhadap pemerintahan kota Surabaya mendatang. "Kita tunggu saja prosesnya," ujarnya.

Ketua Panitia Pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya Eddie Budi Prabowo sebelumnya menegaskan kelengkapan berkas persyaratan calon Wawali yang diminta Kemendagri telah dimanipulasi.

"Terakhir saya tanda tangan pada 30 Oktober 2013, itu pun saat verifikasi persyaratan calon. Saat itu ada dua anggota panlih (panitia pemilihan) yang tanda tangan yakni saya dan Adi Sutarwijono. Tapi saat Kemendagri meminta kelengkapan syarat pada 23 Desember 2013, tanda tangannya sudah bertambah dua anggota panlih yakni Junaedi dan Sudarwati Rorong," kata Eddie kepada Antara beberapa waktu lalu.

Namun hal itu dibantah anggota Panlih dari PDIP Adi Sutarwijono mengatakan bahwa adanya tanda tangan dari dua anggota panlih yang menyusul saat verifikasi kelengkapan tidak perlu dipersoalkan lagi.

Menurutnya jika itu dipersoalkan, maka pihaknya menuding balik bahwa tanda tangan Eddie juga bermasalah karena ditandatangani setelah rapat.

"Mestinya tanda tangan kan dilakukan pada saat rapat berlangsung. Tapi dia tanda tangan satu jam lebih setelah rapat. Terus apa bedanya jika tanda tangan itu dilakukan tiga bulan setelahnya. Intinya kan itu ditandatangani setelah rapat," katanya.

[hhw]


JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya







Komentar Anda


Smart people share this
Back to the top


Today #mTAG SPOTLIGHT iREPORTER
TOP 10 NEWS
Most Viewed Editors' Pick Most Comments

TRENDING ON MERDEKA.COM

LATEST UPDATE
  • 4 Alasan hari ini puncak mudik
  • Wartawan lepas CNN diculik separatis pro-Rusia
  • Sony Xperia Z3X, calon phablet jumbo berkamera DSLR?
  • Kemendikbud Siap Gelar Apresiasi Film Indonesia 2014
  • Pemotor mudik naik KM Ciremai dihibur tausiah
  • 5 Pesan Jokowi ke Ahok yang segera jadi gubernur
  • Cincin pernikahan Vivian Hsu bernilai hingga Rp 500 juta!
  • Rombongan pemudik motor diangkut KM Ciremai tiba di Tanjung Mas
  • Polisi periksa DNB, penipu yang pakai nama Hanung
  • Uang tidak bisa pengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi
  • SHOW MORE