Risma Keberatan 50 Persen Pasien Corona Dirawat di Surabaya Rujukan Luar Kota

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku keberatan dengan banyaknya pasien asal luar kota yang dirujuk ke rumah sakit yang ada di Surabaya. Dari data yang dimilikinya, hampir 50 persen yang dirawat di rumah sakit di Surabaya adalah warga luar kota.

Risma mengatakan, berdasarkan data dan hitungannya, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit Surabaya sebanyak 50 persen adalah warga luar Surabaya. Bahkan, terdeteksi di Rumah Sakit Soewandhie dan Rumah Sakit BDH pasien Covid-19 dari luar Surabaya datang langsung ke UGD.

"Kalau dia OTG lalu kemana-mana di Surabaya, misalnya ke warung makan dan tempat lain, tentu ini yang membuat berat kepada kami di Surabaya. Belum lagi kalau dia bawa keluarga, sedangkan di salah satu keluarganya sudah ada yang positif, sehingga ini berat ke kami. Itu yang kami sampaikan ke PERSI dan IDI," katanya, Senin (11/5).

Risma berharap tidak semua orang harus dirujuk ke Surabaya dan diterima oleh rumah sakit di Surabaya, jika semuanya mengikuti protocol dan aturannya.

"Kalau sedang-sedang saja dan masih bisa diatasi di daerah, kenapa harus dirujuk ke rumah sakit di Surabaya? itu yang berat bagi kami dan sudah kami sampaikan ke PERSI dan IDI. Semoga segera ada solusi," pungkasnya.

Menanggapi keluhan Risma itu, Ketua IDI Cabang Surabaya dr. Brahmana Askandar mengatakan, bahwa rumah sakit di Surabaya merupakan rujukan dari seluruh Jawa Timur. Bahkan, sebelum pandemi corona ini ada, Surabaya sudah menjadi rujukan.

"Cuma masalahnya rumah sakit Surabaya adalah rujukan dari seluruh Jawa Timur. Bahkan, sebelum Covid-19 pun, Surabaya selalu menjadi rujukan," kata dr. Brahmana.

Namun ke depan, IDI dan PERSI akan mengatur regulasi dan mensosialisasikan tentang proses rujukannya, sehingga nanti yang bisa ditangani oleh daerah, tidak perlu dirujuk ke Surabaya. Apalagi, belasan rumah sakit di Jawa Timur sudah menjadi pusat rujukan penanganan Covid-19.

"Mungkin ini hanya perlu disosialisasikan lagi dan didiskusikan lagi dengan rumah sakit di daerah, supaya tidak semuanya dirujuk ke Surabaya. Rumah sakit yang sudah ditetapkan menjadi rujukan di Jatim itu sudah dianggap mampu menangani pasien Covid-19, baik dari segi fasilitas maupun sumber dayanya," katanya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jatim, dr Dodo Anondo mengatakan sebetulnya rumah sakit di Surabaya cukup untuk menangani Covid-19 jika pola rujukannya sudah sesuai. Cuma terkadang pasien itu kurang percaya untuk berobat di daerah, sehingga dirujuk atau pun berobat ke Surabaya.

"Memang Surabaya itu sudah luar biasa, kita apresiasi semuanya, tetapi masalahnya bebannya memang dari luar kota, memang agak sulit menanganinya. Terus terang kita tidak bisa menolak pasien, makanya nanti kita akan buat polanya," kata dr Dodo.

Oleh karena itu, ia akan berkoordinasi dengan rumah sakit daerah supaya ke depan tidak terjadi lagi rujukan lepas. Ia mengakui bahwa PERSI memiliki delapan koordinator wilayah, nantinya akan disampaikan kepada korwilnya dan juga direktur rumah sakit di Jawa Timur supaya tidak semuanya dirujuk ke Surabaya.

"Ini tadi yang banyak didiskusikan adalah rujukan lepas, tahu-tahu IGD rumah sakit di Surabaya dapat pasien dari luar kota, tentu ini membebani rumah sakit di Surabaya. Ini yang harus ditangani dengan baik, makanya nanti kita akan siapkan polanya," tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur RSUD dr. Soetomo Surabaya dr. Joni Wahyuhadi membantah pernyataan Risma tersebut. Dia mencontohkan pasien yang dirawat di RSUD dr. Soetomo, Surabaya. Menurutnya, 95 persen pasien yang dirawat di RSUD dr. Soetomo adalah warga Surabaya.

"Rumah sakit dr. Soetomo yang saya tahu, pasien itu 95 persen itu ya orang Surabaya. Saya tidak tahu di rumah sakit lain apakah memang banyak yang dirawat yang dari luar. Perlu diupdate datanya, karena di RS Soetomo tidak demikian," katanya.

Joni kemudian mengingatkan terkait etika perawat dan pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). Menurutnya seluruh dokter bersepakat bahwa dalam merawat pasien tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan RAS, agama, kedaerahan, ataupun politik.

"Itu etika kedokteran. Artinya kalau Pemerintah Provinsi Jatim membuat rumah sakit khusus untuk masyarakat Jatim dan orang Kalimantan, orang Jawa Tengah gak boleh masuk itu gak etis. Gak diperkenankan di dunia kedokteran. Coba dibuka etika kedokteran," ujar Joni.