Presiden Jokowi: Demokrasi kita kebablasan

Dalam empat sampai lima bulan terakhir, Presiden Joko Widodo mengaku mendapat banyak pertanyaan mengenai demokrasi di Indonesia yang tengah diuji oleh serangkaian persoalan. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan adalah demokrasi Indonesia yang sudah kelewatan atau kebablasan.

"Apa demokrasi sudah terlalu bebas dan kebablasan? Saya jawab iya. Demokrasi kita kebablasan," tegas Presiden Jokowi saat memberikan pidato dalam rangka pengukuhan pengurus Partai Hanura di Sentul International Convention Center, Rabu (22/2).

Jokowi menuturkan, praktik demokrasi politik di Indonesia membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrem. Mulai dari liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, hingga terorisme. Serta ajaran lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Presiden mengatakan, penyimpangan praktik demokrasi secara jelas terlihat dari persoalan politisasi SARA. Jokowi menyerukan agar seluruh rakyat Indonesia menghindari praktik semacam ini.

"Sekarang ini bertebarannya kebencian, fitnah, saling memaki, menghujat, bohong. Kalau diteruskan bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita," kata Jokowi.

Kepala Negara meyakini, jika Indonesia berhasil melewati ujian demokrasi ini, maka republik ini bakal semakin dewasa, matang, dan tahan uji. Bukan justru melemahkan. Namun, jangan sampai tenaga dan pikiran habis untuk hal seperti ini sehingga melupakan pekerjaan rumah yang utama yakni menyejahterakan rakyat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyakini, kunci dari demokrasi yang kebablasan adalah penegakan hukum. Karena itu dia meminta aparat hukum untuk tegas

"Tidak usah ragu-ragu.".