Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu 500 anggota Perempuan Arus Bawah dari 34 provinsi di Tanah Air. Dalam pertemuan, salah satu anggota Perempuan Arus Bawah, Fitri melaporkan kepada Jokowi bahwa masih banyak perempuan miskin di desa tak mendapat jatah Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Untuk program jaminan kesehatan kami melakukan pendataan. Banyak perempuan-perempuan miskin di desa itu tidak dapat kartu perlindungan seperti jaminan kesehatan atau KIS," kata Fitri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/3).

Ibu rumah tangga yang tergabung dalam Sekolah Perempuan asal Gresik, Jawa Timur ini berharap, ke depan Jokowi betul-betul melindungi perempuan miskin di Indonesia. Perempuan di bumi pertiwi ini berhak mendapatkan jaminan kesehatan guna menjaga kesehatan reproduksi.

"Ini kan banyak yang terkena penyakit kanker serviks dan semacamnya itu. Jadi kami ingin pemerintah memberikan pelayanan seperti yang kami harapkan supaya banyak lagi perempuan yang lebih sehat dan bisa menghasilkan penerus sehat dan berkualitas," ujarnya.

Jokowi menyambut baik laporan Fitri. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berjanji akan segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan kurang meratanya pembagian KIS.

"Namanya negara ini negara besar, dari Sabang sampai Merauke. Penduduk kita 269 juta. Jadi kalau ada bercecer seperti itu sangat bagus sekali bu Fitri bisa menyisir kemudian menginfokan kepada kami untuk kita selesaikan," ucap Jokowi.

Jokowi menuturkan, tak hanya KIS pemerintah juga telah menggaungkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Melalui PKH, pemerintah menyalurkan uang yang bisa digunakan untuk menambah gizi dan pendidikan anak.

Jokowi mencatat, khusus tahun 2019 sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

"Jumlah ini sangat besar sekali," kata dia.

Jokowi menyebut masih ada program lain yang mendukung peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak keluarga tidak mampu. Program yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hingga saat ini, KIP sudah dibagikan kepada 19 juta siswa dari keluarga tidak mampu.

"Sehingga dari sinilah kita melihat angka kemiskinan itu bisa ditekan semakin mengecil. Sekarang angka kemiskinan kita sudah 9,8 persen," pungkasnya.