Peneliti LIPI: Saling Mencemooh dan Melecehkan Sama Sekali Bukan Demokrasi

Membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi pemerintah perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya. Hal itu perlu dilakukan baik dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.

"Di Indonesia ini ada yang namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan," ujar Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam keterangannya, Minggu (25/10).

Siti menyarankan bahwa setiap permasalahan yang ada harus dikenali untuk dicari solusinya sehingga bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Menurutnya, kalau permasalahan hanya dibiarkan hingga menumpuk maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

"Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat Pilkada dan Pemilu. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri," jelas Siti.

Siti menerangkan perlunya melembagakan nilai-nilai terkait demokrasi menjadi suatu pemahaman, suatu orientasi yang nantinya bisa dilaksanakan oleh masyarakat.

"Saling mencemooh, saling melecehkan, ini kan sama sekali bukan demokrasi. Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren. Jadi semakin demokratis masyarakat harusnya konflik dan kekerasan itu semakin menurun,” terangnya.

Dia mengatakan dengan adanya demokrasi, setiap perbedaan pendapat sudah terwadahi dalam cara-cara dialog dan musyawarah mufakat. "Ini yang saat ini tidak ada, hanya fokus mendesain pemilu, merevisi UU. Dari tahun ke tahun terus seperti itu. Tidak membumikan, tidak mensosialisasikan nilai-nilai terkait dengan budaya demokrasi itu sendiri," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Siti menyampaikan bahwa membangun kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena itu menyangkut membangun peradaban. Sehingga, lanjutnya, jangan sampai ketika sudah terpilih malah masyarakatnya tidak digubris.

"Jadi mestinya setiap kita melakukan pemilu, ada capaian-capaian positif yang mestinya naik kelas. Jadi antara calon pemimpin dan masyarakatnya ini mereka bertemu langsung, bertatap muka, berdialog dalam kampanye itu untuk merasakan masalah yang ada," tutur Siti.

Menurutnya, kalau pemerintah membuat suatu peraturan atau kebijakan tidak mencerminkan untuk kemaslahatan bersama maka susah untuk membangun kepercayaan. Ia menuturkan, sulit membangun sinergi dengan para tokoh, kalau mereka menentang kebijakan pemerintah.

"Pemerintah itu membutuhkan dukungan dari masyarakat, bukan dukungan dalam pemilu. Maka diperlukan peran serta dari masyarakat untuk saling bersinergi dengan pemerintah," tandasnya.