Pemkab Gianyar sebut pernikahan gay coreng pariwisata di Bali

Pemerintahan kabupaten Gianyar dan Kepolisian merasa kecolongan dengan adanya acara kegiatan pesta pernikahan gay di sebuah hotel berbintang di Ubud, Gianyar. Agar tidak terulang kembali kejadian serupa yang dianggap mencoreng citra pariwisata dan agama Hindu di Bali, Pemerintah kabupaten Gianyar mengumpulkan para pelaku pariwisata di wilayahnya. Mereka ‎menggelar rapat koordinasi menyikapi pasangan gay yang melakukan upacara pembersihan diri secara Hindu di areal hotel tersebut sekaligus menggelar pesta (resepsi). Bupati Gianyar Anak Agung Gde Agung mengingatkan agar sebelum melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan simbol-simbol agama, dresta (pedoman, kebiasaan, tata krama, maupun aturan-aturan di suatu daerah) dan budaya, mereka wajib melakukan koordinasi dengan bendesa Adat maupun perbekel (kepala dusun)."Ini sangat meresahkan dan sudah mencoreng citra Bali khsusnya kabupaten Gianyar‎ bahkan Indonesia. Harus kita sikapi dengan serius," kata Bupati Gianyar, Selasa (22/9).Dia memaparkan tentang langkah antisipasi hal yang berpotensi mengandung unsur penistaan agama. Karenanya dia meminta agar pelaku wisata bertanggung jawab atas segala paket yang ditawarkan kepada wisatawan."Andalan Bali ini hanya Pariwisata dengan budayanya, tolong jaga, rawat dan hormati. Pelaku wisata bertanggung jawablah terhadap semua yang dilakukan. Jangan jadikan agama sebagai komoditas bisnis," katanya.Di tempat terpisah, Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto saat menghadiri undangan paripurna pandangan umum Fraksi di DPRD Bali, menyebutkan bahwa dari proses rekonstruksi sebanyak 23 adegan, dapat kesimpulan tentang bagaimana proses pernikahan terlarang ini terlaksana. "Proses rekonstruksi sudah dilaksanakan, ada sekitar 23 adegan yang diperagakan. Dari mulai memasuki ruangan hingga menuju lokasi tempat dilangsungkannya upacara oleh pemangku," paparnya.Menurut jendral jebolan AKABRI 1983, ini penyidikan terhadap kasus perkawinan gay akan terus dilakukan sampai ditetapkannya tersangka.