Pedagang Ikan di Bawah Fly Over Depok Pasrah Lapak Dagang Ditertibkan Satpol PP

Merdeka.com - Pedagang kaki lima (PKL) di bawah fly over Jalan Arif Rahman Hakim, Depok hanya bisa pasrah lapak dagangnya ditertibkan Satpol PP. Meski dalam hati kecil, kebingungan akan mencari nafkah di mana untuk ke depannya.

Sudah belasan tahun pedagang itu berjualan di bawah fly over. Tepat setelah fly over selesai di bangun karena tidak mampu menyewa lapak di Pasar Kemiri.

"Ya sekitar tahun 2005-an kita sudah mulai dagang. Semenjak adanya fly over kita mulai dagang," kata Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Jalanan Fly Over Arif Rahman Hakim, Komarudin, Selasa(30/11).

Komar mengaku penghasilannya berjualan ikan cuek di bawah kolong fly over cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belasan tahun jualan, dia dan pedagang lainnya mengaku sangat terdampak akibat kondisi pandemi yang sudah berlangsung selama dua tahun.

"Apalagi pandemi ini penghasilan turun sampai 80 persen," akunya.

Kondisi makin sulit saat lapak dagangnya ditertibkan. Meskipun dia menyadari lahan yang ditempati untuk berjualan bukan miliknya. Namun dia meminta agar ada perhatian dari pemerintah daerah sehingga mereka tetap dapat mencari nafkah.

"Kita usulkan ke sana (pemkot) untuk adanya pembinaan. Kita siap menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan. Harapannya ada pembinaan sehingga tetap bisa jualan," ujar Komar berharap.

Di dalam Pasar Kemiri Muka saat ini masih tersedia banyak lapak kosong. Hanya saja, lapak tersebut sudah dimiliki perseorangan. Terlebih saat ini status pasar juga masih diperebutkan antara pengembang dengan Pemkot Depok.

"Jadi kita mau masuk ke sana susah karena orang pasar juga nggak bisa karena status pasar masih abu-abu," katanya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan, penertiban tersebut bertujuan untuk penataan kota. Selain itu, pedagang bawah kolong flyover juga dianggap melanggar aturan karena berjualan di lahan yang tidak seharusnya.

"Mereka menggunakan fasilitas umum untuk berjualan. Pedagang di dalam (pasar) terganggu karena pembeli membeli di luar pasar. Ketiga, mengganggu keindahan kota, keamanan dan ketertiban," katanya.

Setelah penertiban, akan dilakukan pengawasan sehingga lahan tersebut tidak lagi ditempati untuk jualan. Para pedagang tersebut didata dan membuat pernyataan tidak akan berjualan di lokasi tersebut.

"Dengan adanya penataan itu mudah-mudahan masyarakat yang langsung menjaganya. Kalau kita menjaganya memang nggak bisa karena yang setiap hari di sini adalah masyarakat makanya RT, RW, UPT semuanya bisa membantu terhadap keadaan yang sudah ditertibkan ini," pungkasnya.