Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pecat Bupati Muara Enim, Demokrat Tunggu Status Tersangka di KPK

Pecat Bupati Muara Enim, Demokrat Tunggu Status Tersangka di KPK ferdinand hutahaean. ©2018 Merdeka.com/hari ariyanti

Merdeka.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait kadernya sekaligus Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, Demokrat akan memberhentikan Ahmad jika sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka.

"Maka apabila KPK nanti menetapkan Ahmad Yani sebagai tersangka tentu kami sesuai dengan pakta integritas partai, akan memberhentikan yang bersangkutan dan tidak akan memberikan bantuan hukum," kata Ferdinand pada merdeka.com, Selasa (3/9).

Ferdinand mengatakan partainya selalu berkomitmen untuk membantu KPK memberantas korupsi. Karena itu, Demokrat akan menindak tegas kadernya yang melakukan korupsi.

"Itu jelas komitmen pemberantasan korupsi yang digalakkan oleh partai," ungkapnya.

Kendati demikian, dia menegaskan sekarang partainya belum melakukan tindakan apapun. Sebab, sampai saat ini KPK belum menetapkan Ahmad Yani sebagai tersangka.

"Namun kan sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka, jadi kita berikan kepercayaan kepada KPK untuk bekerja," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan OTT di Palembang dan Muara Enim, Sumatera Selatan. Empat orang ditangkap salah satunya, Bupati Muara Enim, Ahmad Yani.

"Empat orang tersebut dari unsur kepala daerah, pejabat pengadaan dan rekanan swasta," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Selasa (3/9).

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

KPK Soal Hakim Gugurkan Status Tersangka Eddy Hiariej dengan KUHAP: 20 Tahun SOP Digunakan Tidak Ada Persoalan

Penetapan Eddy Hiariej sebagai tersangka oleh KPK dinyatakan gugur setelah praperadilan guru besar Ilmu Hukum Pidana itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jaksel.

Baca Selengkapnya
AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

KPK Duga Pemotongan Dana ASN Sidoarjo untuk Keperluan Pribadi Bupati Ahmad Muhdlor Ali

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka

Baca Selengkapnya
Aktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya

Aktivis PP KAMMI Dikeroyok dan Sempat Diancam Dibunuh Anggota TNI di Jaktim, Begini Kronologinya

Korban sempat dipingpong ketika melaporkan pengeroyokan itu ke polisi.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Deklarasi Sikap Bebas Tanpa Tekanan Sebelum Sidangkan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.

Baca Selengkapnya
Kejaksaan Mengabulkan Penangguhan Penahanan Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji

Kejaksaan Mengabulkan Penangguhan Penahanan Jubir Timnas AMIN Indra Charismiadji

Mahfuddin menjelaskan, Indra tetap dikenakan wajib lapor secara berkala kepada pihak Kejaksaan.

Baca Selengkapnya