Basaria Panjaitan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan, para menteri dan wakil menteri pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amien segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Karena memang ditemukan beberapa menteri dan wakil yang belum menyerahkan ke KPK.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan beberapa menteri dan wakil menteri Jokowi-Ma'ruf belum melaporkan harta kekayaan. Namun, dia mengaku tidak ingat jumlah menteri yang sudah dan belum melapor.

Basaria mengatakan, masih banyak potensi-potensi pajak daerah yang bisa ditingkatkan oleh Pemerintahan Daerah (Pemda) khususnya Kota Malang. Tetapi memang butuh sistem pengawasan, dimana KPK siap memfasilitasinya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengingatkan, para menteri dan wakil menteri pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amien segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Karena memang ditemukan beberapa menteri dan wakil yang belum menyerahkan ke KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa atas potongan hukuman atau grasi kepada para sejumlah terpidana kasus korupsi. Namun langkah tersebut merupakan kewenangan Presiden sepenuhnya.

Banyak curhatan dan pesan yang dilontarkan oleh pimpinan KPK selama empat tahun menjabat di lembaga antirasuah ini.

Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan kembali dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wawan diduga menyuap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, dan Deddy Handoko.

KPK Kembali Jerat Eks Kalapas Sukamiskin dan Tubagus Chaeri Wardana. Penetapan tersangka terhadap mereka merupakan pengembangan perkara kasus suap yang sama yang lebih dahulu menjerat Wahid Husein. Kasus tersebut bermula dari OTT terhadap Wahid Husein.

Supendi diduga menerima uang total senilai Rp 200 juta dari Carsa. Selain kepada Supendi, Carsa juga kerap memberi uang kepada Omarsyah dan Wempy.

Bupati Indramayu Supendi Jadi Kepala Daerah ke-48 yang Ditangkap KPK. Diketahui, pada 7 Oktober 2019 kemarin, KPK baru menangkap Bupati Lampung Utara lewat operasi senyap.

Sejak Baru Dilantik, Bupati Indramayu Kerap Minta Uang ke Pengusaha. Baru beberapa bulan menjabat orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Indramayu, Supendi kerap meminta uang kepada pengusaha.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.

Basaria mengatakan, Supendi diduga kerap meminta sejumlah uang kepada Carsa yang merupakan kontraktor pelaksana proyek pekerjaan pada dinas PUPR Kabupaten Indramayu.

Dikabarkan, dalam operasi senyap yang dilakukan Selasa, 15 Oktober 2019 dini hari, tim penindakan mengamankan Bupati Indramayu Supendi.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Rp54 juta, USD 2.600 dan beberapa dokumen dari kediaman Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara. Penyitaan itu dilakukan setelah penyidik melakukan penggeledahan selama tiga hari sejak 9 Oktober.

Menurut Basaria, KPK tak akan sembarangan memproses atau menangkap kepala daerah maupun penyelenggara negara.

"KPK sangat prihatin dan miris," kata Basaria.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam orang tersangka dalam kasus suap kepada Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. Suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

"Saya cinta Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo). Dia bilang dia lihat kita ini saling mencintai juga karena kita saling mencintai maka kita balik lagi," ucap Saut.