Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan melarang seluruh masyarakat untuk mudik. Sebelumnya Mantan Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan larangan bagi ASN, TNI, dan Polri untuk mudik.

Sebelumnya, pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik selama masa pandemi Covid-19 ini. Ini untuk mendukung program memutus rantai persebaran virus corona di Indonesia yang kian memprihatinkan.

Namun, imbauan tersebut seperti tidak diindahkan oleh masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, ada 68 persen masyarakat berencana tidak mudik. Tetapi masih terdapat 24 persen yang tetap akan mudik.

"Yang tetap bersikeras mudik 24 persen. Yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference, Selasa (21/4).

Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, larangan mudik tersebut mulai berlaku Jumat, 24 April 2020. Meski mudik dilarang, Luhut menyatakan transportasi umum commuter line masih beroperasi. Dia menjamin distribusi logistik ke daerah tidak akan terganggu dengan adanya kebijakan larangan mudik.

"Kami bersama jajaran Kemenhub, Polri-TNI dan kementerian/lembaga akan lakukan persiapan teknis operasional di lapangan. Termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat," jelasnya.

Jokowi Dinilai Lamban Ambil Keputusan

Pengamat ekonomi sekaligus dosen Perbanas, Piter Abdullah menilai, aturan larangan mudik oleh Jokowi telah kehilangan marwahnya. Sebab, sebagian besar penduduk kota besar telah mencuri start lebih awal untuk mudik.

"Wacana itu sudah tidak relevan. Karena sebagian besar orang sudah pulang kampung sebelum aturan ini terbit," kata Piter melalui sambungan telepon, Selasa (21/4).

Menurut Piter, aturan larangan mudik pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan lockdown atau karantina wilayah yang bertujuan untuk membatasi mobilisasi orang di luar rumah demi menekan penyebaran virus covid-19 di suatu wilayah.

Namun, di kota besar seperti Jabodetabek, sebagian besar penduduknya telah melakukan perjalanan mudik lebih awal, sehingga aturan mudik sudah kehilangan esensinya.

Namun, berbeda cerita jika pemerintah lebih awal melarang perjalanan mudik di tengah pandemi covid-19 disertai aturan hukum yang jelas. Imbasnya masyarakat akan patuh untuk menunda perjalanan mudik demi menghindari sanksi hukum yang ditetapkan pemerintah.

Keuntungan lainnya pemerintah juga dapat melakukan pemetaan wilayah penyebaran virus covid-19 lebih mudah. Sebab, ruang lingkup mobilisasi manusia semakin terbatas.

Kendati terlambat, Pieter mendorong aturan larangan mudik oleh Presiden Jokowi segera diimplementasikan seperti pembatasan akses transportasi umum ataupun kendaraan pribadi dari dan menuju ibu kota Jakarta serta kota besar lainnya untuk menghadang sejumlah pemudik yang masih nekad pulang kampung.

"Kalau tidak segerakan, nanti jadi kacau. Orang akan lebih awal meninggalkan kota," jelas Piter.

Dampak Ekonomi Pelarangan Mudik

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, memprediksi masa mudik Lebaran kali ini terjadi penurunan perputaran uang hingga Rp3,09 triliun. Selain akibat pelarangan mudik jika diberlakukan, penurunan terjadi karena adanya virus Corona dan efisiensi dunia usaha.

Perputaran uang diramal akan merosot hingga 30 persen atau sekitar Rp3,09 triliun di musim mudik tahun ini. Perputaran uang tahun lalu di masa mudik mencapai Rp10,3 triliun.

"30 persen baru perkiraan awal," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (31/3).

Sebelum adanya larangan tersebut, jumlah pemudik tahun ini sudah akan menurun tajam. Alasannya, virus corona membuat orang menghindari keramaian. "Selain itu ada kekhawatiran gejolak ekonomi menekan daya beli," kata Bhima.

Bhima menjelaskan saat ini cashflow beberapa perusahaan tertekan imbas corona. Dikhawatirkan hal ini dapat mengurangi jatah tunjangan hari raya (THR) sebagai konsekuensi dari efisiensi.

Sedangkan pada tahun 2019, Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo dalam kajiannya mengatakan diperkirakan sekitar 20,9 persen pemudik akan menghabiskan dana di lokasi mudik sebanyak Rp500.000 hingga Rp1,5 juta. Dan 20,1 persen menghabiskan dana sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta.

"Total dana pemudik Jabodetabek yang dihabiskan di lokasi mudik sebesar Rp10,3 triliun," kata Sugihardjo di kantornya, Selasa (9/4/2019).

Dari angka itu, dana terbanyak mengalir di wilayah Jawa Tengah sebesar Rp3,8 triliun, kemudian Jawa Barat sebesar Rp2,05 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp1,3 triliun serta sisanya mengalir tersebar ke wilayah lain di Indonesia.

Sedangkan total biaya transportasi yang dibutuhkan pemudik dari Jabodetabek ke tujuan mudik sebesar Rp6 triliun, terbanyak adalah ke Jawa Barat yaitu Rp945 miliar dan ke Jawa Timur Rp791 miliar.

Sementara itu, Sugihardjo menambahkan, untuk program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, 61 persen responden pengguna angkutan mudik gratis berminat mengikuti program tersebut.

Program mudik gratis Kementerian Perhubungan yang paling diminati adalah menggunakan bus (56 persen) dengan potensi sebanyak 78.957 orang dan 26.319 sepeda motor, kemudian peminat angkutan kereta api (39,2 persen) dengan potensi sebanyak 55.208 orang dan 18.403 sepeda motor, serta peminat mudik gratis angkutan laut (4,8 persen) sebanyak 6.729 orang dan 2.243 sepeda motor.