Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengkritisi maraknya politisi level kepala daerah yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sandiaga menilai, fenomena tersebut disebabkan ongkos politik yang dikeluarkan mereka saat kampanye, sehingga memicu perilaku koruptif saat terpilih.

"Kita mesti lihat secara esensi kan saya pernah ikut proses Pilkada, ongkos politik kan tinggi, kita melihat biaya kampanye mahal," kata Sandiaga di Rumah Pemenangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).

Menurut Sandiaga, demi mencegah hal terkait berulang, regulasi harus dihadirkan lewat biaya politik terjangkau. Sehingga, calon kepala daerah tidak terbebani ongkos politik yang mahal dengan cara meminjam uang dan berpikir cara mengembalikannya.

"Jadi kalau meminjam, itu menjadi batu sandungan ketika suruh mengembalikan, 'dikejar' dan akhirnya dipaksa harus menghadirkan kebijakan kolutif," kritis dia.

Meski begitu, Sandi belum dapat memastikan langkah terbaik apa untuk memutus rantai korupsi kepala daerah. Dia berharap, pemerintah juga instansi terkait bisa duduk bersama untuk solusi.

"Jadi kita harus duduk bersama dulu, korupsi ini primadona karena selalu kepala daerah, kita harus memutus ini," kata Sandiaga.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com