Merdeka.com - Polda Jawa Barat resmi menghentikan kasus dugaan penodaan Pancasila yang menyeret nama pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab sebagai tersangka. Kasus tersebut dihentikan usai polisi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Rizieq.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Umar Surya Fana mengatakan bahwa dihentikannya kasus ini karena tak cukup alat bukti dari pelapor Sukmawati Soekarnoputri.

"Jadi gini, bahwa kejadian ini kan tahun 2011 kemudian yang dibawa oleh pelapor pun adalah hasil download dari youtube dan itu tidak lebih dari dua menit setengah. Kendalanya adalah kita butuh full, itu yang dibutuhkan," kata Umar di Kantor Bareskrim Mabes Polri di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (4/5).

Meski demikian, polisi bisa saja menggelar kembali perkara tersebut apabila menemukan bukti baru yang cukup. Salah satunya rekaman video ceramah Rizieq secara utuh.

"Kemudian apakah Siber tidak bekerja? Justru sekarang siber bekerja. Jadi di dalam SP3 itu tidak mati, ada kalimat di bawahnya jika ditemukan alat bukti baru maka akan dibuka kembali. Jadi jangan dipikir SP3 itu tidak bisa dibuka, bisa," jelasnya.

Keputusan polisi menerbitkan SP3 demi kepastian hukum. Sebab, sudah lima bulan kasus dugaan penodaan Pancasila ini bergulir namun menunjukkan titik terang. Karena belum ada bukti kuat, sehingga kasus ini masih P19 alias belum dilimpahkan ke pengadilan.

Umar kembali mengatakan, peluang membuka kembali kasus ini masih ada. Pihaknya akan bekerja sama dengan pelapor yakni Sukmawati Soekarnoputri untuk menambahkan alat bukti. Selanjutnya, bukti itu akan diberikan ke Bareskrim Polri.

"(Sampai saat ini) sama sekali belum juga (memberi video utuh), itulah kerja sama dengan pelapor dan penyidik. Jadi pelapor juga menambahkan alat bukti yang kira-kira bisa ditambahkan ke penyidik tapi penyidik juga mencari," tambahnya.

"Ada penegasan kalau ditemukan alat bukti baru kita bisa buka lagi," ucapnya.