Merdeka.com - Menkopolhukam Mahfud MD menggandeng Mabes Polri guna memantau pembagian bantuan sosial terkait Covid-19. Bila ditemukan penyelewengan, Mahfud meminta masyarakat segera melapor kepada aparat.

"Bila ada penyelewengan, silakan mengadu ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti," ujarnya usai rapat terkait Saber Pungli secara virtual, Rabu (22/3).

Mahfud klaim ingin memastikan bantuan yang digelontorkan pemerintah tepat sasaran.

Dalam rapat yang dipimpin Mahfud selaku pengendali dan penanggungjawab Satgas meminta untuk menyelaraskan tugas Satgas Saber Pungli 2020 Pusat dan daerah.

"Jika menemukan pungutan liar di kementerian, pemerintah daerah atau lembaga, jangan segan-segan untuk mengadukannya. Bisa lewat telepon, email, sms, atau datang langsung ke posko saber pungli," tegasnya.

"Diharapkan ini bisa saling bersinergi untuk meningkatkan lagi kiprah Satgas dalam memberantas pungutan liar," sambung Mahfud.

Di tempat berbeda, Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Moechgiyarto mengatakan, akan segera menindaklanjuti arahan Menkopolhukam Mahfud.

"Kita akan segera menindaklanjuti arahan pak Menkopolhukam. Antara lain dengan menyempurnakan struktur organisasi hingga ke daerah," kata Moechgiyarto.

Ada hal menarik dalam struktur baru Satgas Saber Pungli, yakni hadirnya para akademisi dan pegiat anti korupsi dalam jajaran Kelompok Ahli. Nama-nama mereka cukup populer antara lain mantan Ketua Komisi Yudisial dan dosen UII Suparman Marzuki (Ketua), Rhenald Kasali (UI), Imam Prasojo (UI), Zainal Arifin Mochtar (UGM), dan Feri Amsyari (Direktur Pusako Universitas Andalas).