Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko PMK: Kapasitas Penonton PON XX Papua 25 Persen dan Sudah Vaksinasi Dosis Kedua

Menko PMK: Kapasitas Penonton PON XX Papua 25 Persen dan Sudah Vaksinasi Dosis Kedua Menko PMK Muhadjir Effendy. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah mengizinkan masyarakat menyaksikan langsung pertandingan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Namun penonton yang hadir di arena pertandingan PON XX Papua harus memenuhi persyaratan sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua.

"Sesuai persyaratan 25 persen penonton dari kapasitas venue dan penonton harus sudah mendapatkan vaksin dosis kedua. Saat ini Kemenkes bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI dan Polri sedang melakukan percepatan jangkauan vaksin dengan target di atas 70 persen hingga akhir September 2021 di seluruh lokasi event PON," kata Muhadjir saat menyampaikan keterangan secara virtual diikuti melalui YouTube Kemenko PMK dari Jakarta, Senin (27/9).

Muhadjir berpesan agar kerumunan penonton baik di saat pembukaan PON maupun penyelenggaraan pertandingan yang melibatkan tim tuan rumah dapat diantisipasi dengan baik oleh penyelenggara.

Pada acara yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh pihak terkait untuk memastikan 25 persen penonton yang hadir di tribun penonton dalam kondisi sehat.

"Kami berkoordinasi bagaimana penggunaan (aplikasi) PeduliLindungi ataupun alat skrining lainnya yang bisa bersifat manual untuk memastikan agar penonton yang masuk dibatasi 25 persen adalah penonton yang memang secara kesehatan aman dan tidak menularkan atau membuat klaster baru di acara PON ini," kata Budi.

Kemenkes RI sudah berkoordinasi dengan panitia penyelenggara PON, Satgas Penanganan Covid-19 serta Dinas Kesehatan Papua untuk mengantisipasi penularan Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto mengatakan strategi pembatasan pengunjung dilakukan penyelenggara dengan mengadopsi pengaturan pengunjung berstandar internasional.

"Pembukaan PON harus tertib tidak memicu kerumunan dan sesuai arahan Presiden itu adalah maksimal 25 persen. Strategi kami hampir mirip pada saat pengaturan pembatasan di pembukaan Olimpiade London," kata dia.

Gatot menambahkan, panitia tidak hanya membatasi penonton, namun juga hak istimewa dari para atlet maupun ofisial juga dibatasi.

Wakil Ketua 1 KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan PON Papua hingga saat ini sudah dimulai meskipun pembukaan secara resmi baru dimulai pada Sabtu (2/10).

"Kondisi saat ini atlet dan ofisial yang masuk di wilayah Papua lebih kurang 30 persen dari yang direncanakan," kata Suwarno.

Bidang Kesehatan PB PON, kata Suwarno, mendorong seluruh pendatang di PON Papua untuk melakukan isolasi baik secara berkelompok maupun mandiri yang diatur KONI provinsi. "Setelah sampai di Papua, dilakukan pengecekan melalui aplikasi PeduliLindungi sekaligus swab antigen baru masuk akomodasi," ujar dia.

Bila peserta PON mengalami gangguan kesehatan akan dilakukan tes antigen maupun PCR. Apabila terkonfirmasi positif Covid-19 maka dilakukan isolasi pada lokasi yang sudah disediakan panitia.

"Hal yang sama juga dilakukan saat kepulangan," tandasnya. Dikutip Antara.

Penonton Dibatasi 25 Persen

Pemerintah sebelumnya memutuskan mengizinkan kegiatan olahraga dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua bisa ditonton secara langsung. Hanya saja kapasitas penonton dibatasi hanya 25 persen.

"Kegiatan di luar Jawa-Bali, ini terkait PON sudah diputuskan bisa dihadiri 25 persen penonton," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (20/9).

Menko Airlangga melanjutkan penonton yang bisa menyaksikan secara langsung harus lebih dulu mendapatkan vaksin Covid-19 lengkap. Sehingga hanya mereka yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua yang bisa menyaksikan acara di arena PON.

"Penonton harus sudah 2 kali vaksin, artinya sudah dosis pertama dan dosis kedua," kata dia.

Selama pertandingan, aplikasi PeduliLindungi juga akan digunakan. Maka dari itu, Pemerintah meminta agar aplikasi ini bisa diintegrasikan dengan aplikasi sejenis secara global.

"Aplikasi PeduliLindungi ini harus bisa diintegrasikan dengan aplikasi sejenis secara global," kata dia.

Pemerintah Kebut Vaksinasi

Pemerintah terus mengejar target vaksinasi massal di Papua. Sebab bulan depan, Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 akan diselenggarakan.

Menko Airlangga Hartarto mengatakan saat ini kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Merauke untuk dosis pertama baru mencapai 50 persen. Sedangkan dosis kedua di kabupaten/kota tersebut baru mencapai 35 persen.

"Dosis pertama ini sudah 50 persen dan ini akan terus didukung untuk mencapai 70 persen," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (20/9).

Selain itu, Pemerintah juga akan mendorong akselerasi vaksinasi di Nusa Tenggara. Sebab dalam waktu dekat, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah dalam gelaran superbike internasional.

"Ada juga superbike di Lombok, makanya lombok juga didorong vaksinasi segera diakselerasi," kata dia.

Meski begitu, pemerintah masih belum memastikan pertandingan internasional tersebut bisa dihadiri secara langsung oleh penonton atau sebaliknya. Keputusan tersebut akan diumumkan pada Oktober mendatang.

"Oktober ini akan diputuskan terkait jumlah penonton yang bisa menyaksikan acara tersebut," kata dia.

Sementara itu, pelaksanaan olahraga lain seperti pertandingan sepak bola baik itu Liga 1 atau Liga 2 tetap dilaksanakan tanpa kehadiran penonton.

"Kegiatan olahraga lain seperti liga 1 dan 2 ini bisa dilanjutkan tanpa penonton," kata dia.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko PMK: Pemudik Tanpa Tiket Dilarang Masuk Pelabuhan

Menko PMK: Pemudik Tanpa Tiket Dilarang Masuk Pelabuhan

Penumpukan yang terjadi di Pelabuhan disebut-sebut karena calon penumpang belum memiliki tiket.

Baca Selengkapnya
Menko PMK ke Pemudik: Jangan Sekali-Sekali Pakai Bahu Jalan untuk Berhenti, Apapun Alasannya

Menko PMK ke Pemudik: Jangan Sekali-Sekali Pakai Bahu Jalan untuk Berhenti, Apapun Alasannya

Menko PMK menegaskan pemudik tidak untuk menggunakan bahu jalan untuk beristirahat.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir: Pengeras Suara Untuk Kepentingan Ibadah, Jangan Adu Keras

Menko PMK Muhadjir: Pengeras Suara Untuk Kepentingan Ibadah, Jangan Adu Keras

Menko PMK Muhadjir mengatakan imbauan pengeras suara agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda

Menko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda

Luhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Menko PMK Minta Pihak Sekolah Waspadai Geng Sekolah Antisipasi Perundungan

Menko PMK Minta Pihak Sekolah Waspadai Geng Sekolah Antisipasi Perundungan

Muhadjir juga mengingatkan agar guru dan pimpinan sekolah senantiasa mengedukasi siswa dan siswi tentang buruknya praktik perundungan.

Baca Selengkapnya
Menko PMK: Alhamdulillah Mudik Tahun Ini Angka Kecelakaan Turun 53%

Menko PMK: Alhamdulillah Mudik Tahun Ini Angka Kecelakaan Turun 53%

"Alhamdulillah mudik tahun ini mengalami penurunan angka kecelakaan, turun sampai sekitar 53 persen," kata Muhadjir

Baca Selengkapnya
Menko Hadi Pastikan Pemilu 2024 Bejalan Kondusif: Adem Ayem

Menko Hadi Pastikan Pemilu 2024 Bejalan Kondusif: Adem Ayem

Hadi merasa situasi keamanan sekarang berjalan aman dan damai.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN

Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.

Baca Selengkapnya