Menkes Budi Kapok Pakai Data Kemenkes Untuk Program Vaksinasi Covid-19
Merdeka.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk program vaksinasi Covid-19. Sebab, KPU belum lama menggelar Pilkada 2020 dan punya data aktual.
Budi mengungkapkan, bahwa dirinya kapok memakai data dari Kementerian Kesehatan. Sebab, data Kemenkes, menurut dia, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Jadi sekarang saya sudah lihat by Kabupaten, kota, nanti saya akan perbaiki strategi vaksinasinya, datanya juga, supaya enggak salah. Sudah kapok saya enggak mau lagi pakai datanya kementerian kesehatan," katanya dalam dialog 'Vaksin & Kita' Komite Pemulihan Ekonomi & Transformasi Jabar saat dilihat Jumat (22/1).
"Aku ambil datanya KPU, KPU manual, itu kemarin baru banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current, ambil data KPU," tambah dia.
Budi mengungkapkan, saat itu dia memakai data dari Kemenkes untuk pendataan vaksinasi di rumah sakit dan Puskesmas. Dari data Kemenkes, jumlah itu cukup secara nasional.
"Saya enggak mau dua kali ketipu, secara agregat cukup jumlah Puskesmas rumah sakit untuk menyuntik, rumah sakit pemerintah saja, enggak usah libatin Pemda, enggak usah libatin swasta, cukup, aku kapok, aku enggak percaya data nasional," ungkapnya.
Namun, hasilnya tidak cukup setelah ia menelusuri data Kemenkes itu ke provinsi, kabupaten dan kota. Maka dari itu, ia kapok menggunakan data Kemenkes.
"Itu 60 persen tidak cukup, karena Bandung penuh rumah sakit, sama Puskesmasnya, nyuntik bisa, begitu Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari selesai, 8 tahun selesai, karena fasilitasnya enggak ada," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaDari data terbarunya, ada 84 petugas pemilu yang meninggal dunia dengan rincian 71 dari unsur KPU dan 13 dari Bawaslu
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaData KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnya