Follow
Mahasiswa Banyumas Turun ke Jalan, Tolak Rancangan KUHP dan Revisi UU KPK
Merdeka.com - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Banyumas turun ke jalan melakukan aksi tolak rancangan KUHP dan Revisi UU KPK, Senin (23/9). Mahasiswa berkumpul di alun-alun Purwokerto, meminta audiensi dengan DPRD Kabupaten Banyumas.
Tiga tuntutan pada DPRD Banyumas. Pertama, DPRD Banyumas diminta menyampaikan aspirasi percepatan yudisial review UU KPK ke MK. Kedua, DPRD Banyumas harus mendorong DPR RI mengkaji ulang rancangan KUHP. Ketiga, DPRD Banyumas harus menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPRD Provinsi dan DPR RI.
Wakil senat IAIN Purwokerto, Hanifudin mengatakan mahasiswa akan terus melakukan aksi sampai DPRD Banyumas menerima audiensi. Mahasiswa akan berdialog dengan anggota DPRD Banyumas, dan mendorong agar dikeluarkan rekomendasi sesuai tuntutan.
"Aksi akan berlangsung sampai DPRD menerima audiensi," kata Hanif.
Mereka yang tergabung dalam aksi ini mulai dari mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman, IAIN Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Wijaya Kusuma, ITT Telkom dan UNU Purwokerto.
Hanif menilai rancangan KUHP terlalu mengurusi sisi-sisi privatif warga negara. Sedangkan revisi UU KPK cacat formil dan dinilai tergesa-gesa.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Salah satu korban adalah seorang mahasiswa yang sudah persiapan untuk ujian skripsi.
Baca Selengkapnya
“Iya rencana kita periksa kejiwaanya,” kata Kapolres Penajam Paser Utara (PPU), AKBP Supriyanto
Baca Selengkapnya
Rekomendasi itu akan dilakukan secara berjenjang hingga diputuskan oleh tingkat KPU Kabupaten/Kota.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Permintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca Selengkapnya
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca Selengkapnya
Iren Maulana mengaku belum menerima upah meski tugasnya telah selesai.
Baca Selengkapnya
Eksekusi dua pegawai tersebut menindak lanjuti putusan dari Dewas KPK.
Baca Selengkapnya
Warga Kampung Bayam Diduga Ditangkap Paksa Polisi, Ini Penjelasan Jakpro
Baca Selengkapnya
Penyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya