Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh menyatakan, ada empat penyimpangan yang menjadi penyebab amburadulnya pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA tahun ini. Temuan itu didapat dari hasil investigasi oleh tim yang dibentuk Nuh usai berlangsungnya UN SMA lalu.

"Hasil investigasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal yang sementara sudah selesai dari pelaksanaan ada tiga wilayah, di pengadaan ini belum selesai apa ditemukan penyimpangan, kedua sisi pelaksanaan, ketiga sisi percetakan," ungkap Nuh di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/5).

Dari sisi pelaksanaan, penyebab keterlambatan soal dimulai karena lambatnya pencairan DIPA dari Kementerian Keuangan. Sementara, proses tender sendiri sudah selesai dilaksanakan satu bulan sebelumnya.

"Tender selesai 26 Februari tapi DIPA baru 13 Maret, kontrak baru 15 Maret. Saya sudah sejak 26 Desember sampaikan surat ke Menkeu untuk revisi dan pencairan bintang, terutama berkaitan program mendesak," jelas Nuh.

Dari tingkat kementerian sendiri, tim investigasi menemukan adanya kelemahan di Balitbang dan provinsi. Kelemahan itu terlihat karena sedikitnya pengawasan dan pengelolaan terhadap keenam perusahaan percetakan yang memenangi tender pengadaan naskah soal UN.

"Meski dari enam perusahaan, satu yang terlambat," tandasnya.

Berikutnya, ditemukan kesalahan dari perusahaan percetakan. PT Ghalia Printing Indonesia dianggap lemah dalam manajemen dan tanggung jawab menyelesaikan tugas sangat rendah. Kondisi itu dianggap menjadi salah satu penyebab amburadulnya UN tingkat SMA.

"Saya sendiri, bisa saya lihat sekitar tanggal 10, ada tanda-tanda itu (UN amburadul). Saya mengamati ke situ memang cukup menyebalkan. Itu simbol lemah tanggung jawab," paparnya.

Terakhir, lemahnya pengawasan dari provinsi dan pengawas perguruan tinggi untuk mengawasi proses pembuatan hingga distribusi soal ke sekolah-sekolah. Dari seluruh temuan itu, Nuh mengaku sudah melaporkan secara langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

"Saya sudah melaporkan lisan kepada bapak presiden, kalau pengadaan (tender) masih sedang (diselidiki)," pungkasnya.