Merdeka.com - Peneliti LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, Pemerintah harus melakukan perencanaan matang bila ingin memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Mulai dari lokasi, estimasi dana hingga proses pemindahan sejumlah perangkat pemerintahan.

Haris setuju bila pemindahan ibukota negara dilakukan tidak dalam waktu dekat.

"Saya sepakat dengan wacana itu, tapi mungkin tidak saat ini. Maksud saya itu jangan tergesa-gesa dan itu bukan dalam waktu-waktu yang dekat ini," kata Haris di Kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol No 29, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Hal terpenting dalam pemindahan ibukota negara adalah penentuan lokasi pusat Pemerintah. Dia menilai, sebaiknya pemindahan ibukota ke kota di pulau Kalimantan atau Sulawesi.

"Sebaiknya di luar Jawa, mau di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera. Tapi ya jangan Sumatera lah, sebab Sumatera itu Indonesia Barat. Kalau Kalimantan kan masih tertinggal itu," kata Haris.

Estimasi waktu pemindahan pusat pemerintahan juga perlu diperhitungkan. Apakah pemindahan ibukota bisa dilakukan dalam waktu singkat atau perlu waktu hingga lima atau sepuluh tahun.

"Sehingga tidak membebani APBN kita dalam jangka pendek," ucapnya.

Haris menambahkan, pemindahan ibukota negara hanyalah pusat pemerintahan saja, bukan pusat ekonomi. Sebab di berbagai negara antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi selalu dipisah seperti Amerika dan Malaysia.

"Nah kita memang baiknya begitu. Tetapi kita ini (wacana) sangat telat. Wacana itu sendiri ya saya sih sependapat. Cuma yang penting perencanaannya dibuat dengan matang," kata Haris.

"Misalnya kan enggak mungkin kita bayangkan ibukota itu berlangsung dalam satu dua tahun ke depan, itu mustahil, itu mimpi. Jadi itu paling tidak 10 tahun. Sehingga pembiayaannya pun tidak membebani APBN jangka pendek," pungkasnya.