Merdeka.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pengelolaan lahan parkir diberikan kepada organisasi masyarakat merupakan suatu pemberdayaan. Hal ini menanggapi terkait viral video Pemkot Bekasi menyarankan minimarket untuk bekerja sama dengan ormas dalam pengelolaan parkir.

"Memang betul ada pemberdayaan untuk peningkatan (pendapatan) pada teman-teman ormas, yang selama ini belum mendapatkan kesempatan dari proses pembangunan," kata Rahmat Effendi kepada wartawan di Plasa Pemkot Bekasi, Senin (4/11).

Tetapi, kata dia, dari pemberdayaan itu tentunya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada di Pemda. Hal ini menyambung pernyataan Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda bahwa minimarket di wilayahnya sekarang menjadi wajib pajak perihal tempat parkirnya.

"Kami ingin meluruskan persoalan di medsos yang menyatakan bahwa sekarang ini Kota Bekasi tidak aman, tidak nyaman, bahkan ada anekdot, Kota Bekasi seperti kota preman, saya luruskan," ujar Rahmat.

Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial mengenai lahan parkir di minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam video tersebut, Pemerintah Kota Bekasi meminta pengusaha minimarket bekerja sama dengan organisasi masyarakat dalam penarikan biaya parkir pengunjung.

Video berdurasi 7 menit 21 detik tersebut menampilkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda bersama massa dari gabungan ormas. Mereka mengatasnamakan aliansi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, video tersebut dibuat pada saat aksi demonstrasi di sebuah minimarket di SPBU, Jalan Raya Narogong pada 23 Oktober lalu.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa dari ormas sempat memblokade Jalan Raya Narogong, sehingga menyebabkan kemacetan parah.

Kepala Bapenda Kota Bekasi Aan Suhanda dalam video itu mengatakan, hadir dalam aksi tersebut mewakili Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

"Kami hadir di sini ingin menyampaikan, kami tahu bahwa tuntutan aliansi, kami sudah baca bersama Pak Wali Kota. Kita bicara bukan ke belakang, bahwa dinyatakan Alfamart semua se-Kota Bekasi ada 606 titik Alfamart, Indomaret dan Alfamidi dan pada hari ini sesuai UU 28 No 2009 dan Perda No 10 Tahun 2019 bahwa Alfamart, Indomaret, Alfamidi itu sudah termasuk kategori pajak, tidak lagi retribusi, kontribusi (tetapi) wajib pajak," kata Aan Suhanda dalam video tersebut.

Toko retail tersebut, kata dia, sudah dibuatkan NPWD se-Kota Bekasi. Karena itu, pemerintah meminta pemilik gerai toko retail tersebut kerja sama dengan ormas. Di akhir keterangannya, Aan menanyakan kesediaan toko retail kerja sama dengan ormas.

Perwakilan dari toko awalnya menyatakan berupaya bersedia kerja sama. Namun sekelompok ormas terdengar membentak dengan meminta ketegasan. "Bersedia-bersedia, tidak-tidak," kata orang dalam video tersebut yang kemudian pemilik toko menyatakan kesediaannya.

Masih di dalam video tersebut, ormas meminta semua toko retail, bahkan ruko-ruko di pinggir jalan yang mengambil alih pengelolaan parkir.