KPK Pastikan Kawal Pembangunan Ibu Kota Negara

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedatangan Suharso dan jajaran Bappenas guna meminta masukan kepada KPK terkait pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami memohon kepada KPK dan memang sesungguhnya sampai kasih masukan di dalamnya," ujar Suharso dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (2/2/2022).

Ketua KPK Firli Bahuri menyambut baik kedatangan Suharso. Menurut Firli, pembicaraan terkait IKN Nusantara dengab Suharso juga dihadiri empat pimpinan KPK lainnya, yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, dan Alexander Marwata.

"Tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Kita ikut terpanggil untuk mengikuti perkembangan tentang rencana pembangunan ibu kota negara," kata Firli.

Firli menyebut, para pimpinan KPK dan jajaran di lembaga antirasuah sudah mendengarkan secara langsung dari Suharso dan jajaran terkait rencana pembangunan IKN Nusantara. Menurut Firli, dalam perencanaan pembangunan tersebut memang dibutuhkan koordinasi serta kolaborasi dengan seluruh lembaga terkait di pemerintahan.

Firli berharap dalam pelaksaannya nanti tak terjadi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi. "Apapun yang kita lakukan, tidak boleh ada tindak pidana korupsi," kata Firli.

Maka dari itu, Firli menyatakan kesiapan lembaga antirasuah untuk mengawal pelaksaan pembangunan IKN agar tidak ada yang menyalahgunakan anggaran negara.

"Jadi kita melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Kedua KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang, dan yang ketiga KPK mengambil peran melakukan monitoring atas penyelenggaraan," kata dia.

Maka dari itu, Firli meminta agar pemerintah melakukan persiapan dan perencanaan yang matang dalam pelaksanaan pembangunan IKN Nusantara.

"Sehingga setiap tahapan pembangunan ibu kota negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan barang jasa, pembiayaan program, termasuk juga biaya diyakinkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa bocor akibat korupsi," kata Firli.

Reporter: Fachrur Rozie