Komjen Budi Waseso dicopot karena ada pihak yang terganggu?

Kabar dicopotnya Komjen Pol Budi Waseso beberapa waktu belakangan santer terdengar. Kabar tersebut mencuat setelah pernyataan Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang menyebut Presiden Jokowi tak mau penegakan hukum dilakukan secara gaduh yang akan berefek buruk pada perekonomian.Kabar tersebut akhirnya terjawab. Komjen Pol Budi Waseso dicopot dari posisi Kabareskrim dan dirotasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sementara, posisi Kabareskrim akan ditempati oleh Komjen Pol Anang Iskandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNN."Iya betul Pak Anang gantikan posisi Kabareskrim," kata Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dalam pesan singkat, Kamis (4/9).Sejak awal isu pencopotan Komjen Budi Waseso berembus, sejumlah kalangan telah beraksi. Bahkan, mereka menilai pencopotan Komjen Budi Waseso karena terkait kasus yang tengah ditangani jenderal bintang tiga itu.Seperti diketahui, Bareskrim Polri kini tengah menangani sejumlah kasus. Terakhir, atas perintah Komjen Pol Budi Waseso, petugas Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor Pelindo II.Penggeledahan bahkan juga dilakukan pada ruang Dirut Pelindo II RJ Lino. Penggeledahan dilakukan terkait perkara dugaan korupsi atas pengadaan mobile crane Pelindo.Berikut mereka yang menduga Komjen Pol Budi Waseso dicopot karena ada pihak yang terganggu dengan sepak terjangnya.

Politikus Gerindra Ahmad Sufmi Dasco menilai jika benar Komjen Pol Budi Waseso dicopot dari Kabareskrim hal itu dikarenakan Istana merasa terganggu dengan sepak terjangnya yang tengah gencar mengungkap kasus korupsi kakap.Dasco menyatakan, Budi Waseso sudah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar. Karena itu, dia merasa tidak ada alasan Polri mencopot Budi Waseso."Ini kan karena kepentingan Istana, karena mereka merasa terganggu. Budi Waseso itu sudah on the track dalam rangka pemberantasan korupsi," kata Dasco kepada merdeka.com, Kamis (3/9).Dasco pun merasa aneh jika Budi Waseso dicopot memang benar karena disebut mengganggu stabilitas ekonomi. Dia meminta pemerintah tak perlu ikut campur internal Polri, termasuk jabatan Kabareskrim."Itukan revitalisasi Polri, pergantian dalam rangka supaya Polri lebih optimal, jangan diganggu," tegas dia.

Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menilai isu pencopotan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso terkait dengan kasus korupsi yang tengah getol ditanganinya. Dia merasa heran jika karena tugasnya mengusut kasus korupsi, Komjen Budi Waseso harus dicopot dari jabatannya."Sepanjang pengamatan saya justru Buwas salah satu pimpinan di institusi Kepolisian yang getol mengungkap kasus-kasus korupsi. Jadi cukup mengejutkan jika ada pihak-pihak yang mengembuskan pencopotan Buwas sebagai Kabareskrim," kata Rieke dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Rabu (3/9).Rieke melihat isu Komjen Budi Waseso sebagai penghambat perkembangan ekonomi sengaja diembuskan segelintir orang yang merasa terganggu dengan sikap tegasnya Komjen Budi Waseso dalam mengusut kasus korupsi."Atau jangan-jangan isu pencopotan Buwas memang dikembangkan oleh segelintir orang dan kelompoknya yang merasa stabilitas ekonominya terganggu karena sepak terjang Buwas yang 'buas' mengungkap kasus korupsi, termasuk yang terjadi di BUMN, PT Pelindo II," katanya.

Sekretaris Fraksi Golkar kubu Abrurizal Bakrie, Bambang Soesatyo menilai isu pencopotan lahir karena ada yang melindungi kepentingan dalam perusahaan BUMN yang tengah diusut Komjen Budi Waseso dan rekan-rekannya."Ya benar. Kami di Komisi III sangat menyesalkan pencopotan tersebut. Mengingat kinerja Buwas dalam sangat memuaskan dan telah berhasil mengembalikan kewibawaan dan marwah Polri dalam hal pemberantasan korupsi menyaingi KPK. Saya menduga ada yang ingin dilindungi akibat gebrakan Buwas," ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).Terkait Komjen Budi Waseso Buwas yang disebut sebagai biang kegaduhan ekonomi karena menyusut kasus di BUMN, Bamsoet menuding kegaduhan luar biasa justru pernah dilakukan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly."Kalau alasannya Buwas telah menimbulkan kegaduhan, itu keliru. Karena kegaduhan luar biasa justru pernah dilakukan oleh Yasonna Laoly. Tadi dia aman-aman saja, enggak diganti," papar dia."Lebih dari itu, alasan pencopotan Buwas karena penegakan hukum yang dilakukannya telah menimbulkan kegaduhan. Maka hal itu sama saja, Istana memperbolehkan orang korupsi asal tidak gaduh," pungkas dia.

Anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifa menduga isu pencopotan Kabareskrim Komjen Budi Waseso tak lepas dari penyidikan kasus korupsi di BUMN, yakni Pelindo II dan Pertamina). Kata dia, pencopotan ini terjadi seiring getolnya Komjen Budi mengusut kasus korupsi yang dihalang oleh oknum yang punya kepentingan di dalamnya."Tentang isu ini tentu ada hal yang menarik buat kami adalah yakni isu ini menjadi pertanyaan apa ada hubungannya dengan proses hukum di Mabes Polri yang dalam skala besar," ujar Dwi di ruang Fraksi PDIP, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9)."Pernyataan proses hukum tidak boleh gaduh bagi kami akan menjadi gaduh jika berkaitan dengan pihak yang punya kepentingan. Kemudian ada menteri membuka dan telepon Kapolri dan sebarkan di media yang terkesan mengancam," sambung dia.Menurut dia, proses pencopotan Waseso takkan menjadi masalah jika dilakukan dengan cara yang sesuai dan terbukti jika kinerja sang jenderal juga kurang memuaskan. Namun dalam hal ini, ia menilai, isu pencopotan ini diduga kuat karena adanya intervensi pihak tertentu.

Anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw tak setuju jika Komjen Budi Waseso dicopot dari posisi Kabareskrim."Misalnya itu benar dicopot sebagai langkah kurang bagus. Karena Budi Waseso orang yang baik dan berani," kata Wenny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).Wenny mengaku mengenal jenderal bintang tiga asal Pati, Jawa Tengah itu, sebagai sosok yang tegas dalam menyelesaikan sejumlah kasus hukum. Dia justru menilai ada pihak lain yang bermain untuk menjatuhkan Budi Waseso."Dia berani menghantam kasus sapi, dwelling time dan korupsi Pertamina. Mungkin ada oknum lain yang ingin mengganggu dia," terangnya.Menurut dia, jika alasan pencopotan Budi Waseso adalah mengganggu stabilitas ekonomi, seharusnya problem itu menjadi tanggung jawab pihak lain yang lebih berwenang."Kalau permasalahannya ekonomi yang harusnya dicopot bukan dia tetapi Menteri Perekonomian-nya dan Menko Polhukam. Jangan seakan-akan mencari kambing hitam dengan mencopot Budi Waseso. Masa ekonomi terpuruk yang disalahkan dia," katanya.