Ketua MPR: Idealnya ibu kota tak dicampur dengan pusat bisnis

Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui idealnya Ibu Kota Negara memang harus dipisah dengan pusat bisnis. Ini menanggapi niatan serius pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Jakarta.

Namun, dia mengatakan sulit pula apabila pemindahan Ibu Kota dapat dimulai pada tahun 2018 seperti yang diucapkan oleh Kepala Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"Idealnya emang kan Ibu Kota, di mana-mana kan tidak campur kota bisnis. Saya setuju idenya tapi kalau 2018 ya saya kira sulit," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Meski demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyarankan agar pemindahan Ibu Kota Negara tak direalisasikan dalam waktu dekat. Sebab, di tengah keuangan negara yang terbatas, pemerintah seharusnya fokus dalam hal lain, yaitu penyelesaian infrastruktur seperti Tol Sumatera, pembenahan sarana irigasi sampai pertanian.

"Saya kira fokus itu dulu lah. Kalau ada cita-cita pemindahan Ibu Kota kapan-kapan boleh lah. Kapan-kapan ya," kata Zulkifli.

Zulkifli menambahkan, pemindahan Ibu Kota dipastikan menelan biaya besar. Dia mencontohkan, memindahkan Kecamatan saja butuh biaya yang tak sedikit apalagi memindahkan Ibu Kota Negara.

Bahkan, Ketua Umum PAN ini menyebutkan pemerintah tak perlu melakukan kajian karena hasilnya akan tetap ditemukan bahwa pemindahan tak semudah membalikkan telapak tangan.

"Enggak usah dikaji udah kelihatan kok. Pindahin kecamatan aja perlu anggaran. Pindahin kecamatan aja butuh bangun kantor kecamatan kantor kelurahan dan lain-lain. Apa lagi Ibu Kota. Kalau kapan-kapan boleh," ujarnya.