Merdeka.com - Di balik tragedi Usman dan Harun, dua anggota marinir Indonesia yang divonis hukuman mati oleh pengadilan Singapura pada pemerintahan Orde Lama. Mereka dituduh melakukan infiltrasi oleh Singapura terkait operasi konfrontasi dengan Malaysia.

Atas kejadian itu, Presiden RI Soeharto menunjuk Letnan Kolonel Angkatan Darat Abdul Rachman Ramly untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melalui hubungan diplomatik, Ramly menyatakan kepada Singapura bahwa Usman dan Harun agar tidak dihukum mati. Namun, Singapura berkukuh menghukum mati Usman dan Harun.

Singapura termasuk negara persemakmuran sehingga keputusan hukum tertinggi ada di London, Inggris. Dibantu pengacara Singapura, pemerintah RI mengajukan banding ke London. Hasil banding pun tidak diterima.

"Tentu saja saya kecewa dan mengajukan permohonan untuk menunda hukuman itu. Saya mengatakan bahwa saya akan melapor dulu ke pemerintah pusat Jakarta, juga mengabarkan perihal pelaksanaan hukum gantung itu kepada keluarga Usman dan Harun," ujar Ramly dalam buku Pak Harto The Untold Stories.

Kendati demikian, Ramly ingin melapor kepada Pak Harto di Jakarta. Namun, beberapa orang dari Departemen Luar Negeri RI yang menyarankan agar tidak melaporkan perkembangan kasus tersebut kepada Soeharto karena tidak ada gunanya.

"Bagi kami, masalah anak buah harus kami tuntaskan. Bagi saya pribadi, saya juga tidak bisa membiarkan warga Indonesia mendapat masalah di luar negeri. Saya tetap melapor kepada Pak Harto," ujarnya.

Ketika melapor ke Soeharto, Ramly berterus terang mengenai kondisi yang dihadapi. Berikut perbincangan Ramly dengan Soeharto.

Soeharto bertanya kepada Ramly, "Mengapa Singapura ingin sekali menggantung mereka?"

"Kesimpulan umum kami, Pak, Singapura itu kan negara kecil. Sebagai negara kecil, mereka ingin eksis. Maka mereka menggunakan alasan rule of law yang harus ditegakkan. Hukum yang diterapkan di Singapura adalah hukuman mati," jawab Ramly.

Soeharto kembali menimpali, "Bagaimanapun kita tetap harus berusaha keras agar Usman dan Harun tidak digantung."

Mendengar itu, Ramly, kemudian meminta Soeharto menulis surat kepada pemerintah Singapura, isinya minta agar Usman dan Harun tidak dihukum mati. Lalu penguasa Orde Baru itu memenuhi saran Ramly. Dengan berbekal surat tersebut, Ramly menemui Presiden Singapura Yusuf Ishak, yang didampingi Wakil Perdana Menteri.

Waktu itu, Presiden Singapura menyatakan, urusan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Sedangkan dirinya hanya lambang negara tanpa kewenangan pemerintahan.

Pada peristiwa itu sempat membuat ketegangan hubungan Indonesia dengan Singapura. Sehingga menjelang hukuman gantung, seluruh staf kedutaan Indonesia di Singapura dipulangkan serta kapal-kapal milik Indonesia pun pulang membawa warga negara Indonesia.

"Di lapangan terbang Halim Perdanakusuma, masyarakat menyemut menyambut jenazah Harun dan Usman," ujar Ramly.

Setelah kematian Usman dan Harun, dua tahun kemudian Lee Kuan Yew ingin berkunjung ke Indonesia. Soeharto, menyilakan tapi dengan syarat, Lee harus meletakkan karangan bunga langsung di makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta.

"Syarat itu sungguh tidak lazim, namun entah dengan pertimbangan apa PM Lee setuju meletakkan karangan bunga di makam Usman dan Harun. Baru setelah itu hubungan Jakarta-Singapura membaik," ujar Ramly.