Merdeka.com - Politikus Fahri Hamzah mengecam sikap Rektorat Universitas Indonesia yang memanggil Badan Eksekutif Mahasiswa UI terkait kritikan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) “The king of lip service”. Fahri menyebut tindakan rektorat UI itu seperti rezim Orde Baru.

"Tahun 1998 Orba tumbang. Rupanya mental Orba pindah ke rektorat UI mengancam mahasiswa," ujarnya lewat twitter, Senin (28/6).

Fahri menyatakan kampus harus bebas dari pengekangan berekspresi dan berpendapat. Sebab, menurutnya sudah menjadi tugas mahasiswa untuk berpikir dan bertindak kritis.

"Semoga tindakan Rektorat UI tidak benar. Kampus harus menjadi sumber kebebasan. Masa depan kita adalah kebebasan. Meski pandemi membelenggu fisik kita tapi jiwa dan pikiran harus merdeka. Kampus adalah persemaian generasi kepemimpinan yang harus terlepas dari pengangkangan," bebernya.

Senada dengan Fahri, Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon juga mengecam sikap rektorat UI. Ia menyebut pemanggilan itu upaya membungkam kebebasan berekspresi BEM UI.

“Sebagai alumni UI, saya mengecam sikap Rektorat @univ_indonesia yang cenderung membungkam kebebasan berekspresi @BEMUI_Official. UI harusnya mengkaji dan mendalami apa yang disampaikan BEM UI secara akademik. Coba masuk ke substansi dan argumentasi. Sungguh memalukan pakai “panggilan” segala,”ucapnya.

Sebelumnya, unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyebutnya sebagai The King of Lip Service, berbuntut panjang. Direktorat Kemahasiswaan UI memanggil para pengurus BEM pada Minggu (27/6) sore.

Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia membenarkan pemanggilan itu. Dia mengatakan, pengurus BEM dipanggil untuk menjelaskan poster yang mereka unggah di media sosialnya.

Surat undangan kepada para pengurus BEM UI resmi dibuat pada Minggu (27/6) dan ditandatangani Direktur Kemahasiswaan UI Tito Latif Indra. Foto dokumen itu juga beredar di media sosial.

Terdapat 10 orang yang dipanggil, termasuk Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra. Mereka disebutkan hadir sesuai undangan, namun Amelita mengaku belum mengetahui hasil pertemuan itu.

Amelita menjelaskan bahwa unggahan itu muncul pada Sabtu (26/6) sore sekitar pukul 18.00 WIB. Konten itu kemudian memantik reaksi banyak kalangan. "Kalau dari pihak kami ya mengingat bahwa yang mereka sampaikan lewat meme itu poinnya adalah kalau mahasiswa ini mau kritis, ada sesuatu yang mereka tanggapi, kan kebebasan berpendapat, dan menyampaikan aspirasi itu kan memang memungkinkan untuk hal itu. Tapi yang kita harapkan ketika menyampaikan hal tersebut tidak melanggar peraturan, tidak ada koridor hukum yang dilanggar," ucapnya.

Reporter: Delvira Hutabarat