Jubir Pansel KPK: Presiden sebenarnya tidak sengaja memilih kita

Presiden Joko Widodo telah memilih sembilan orang perempuan menjadi panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru bicara pansel KPK, Betty Alisjahbana mengatakan, Presiden Jokowi sesungguhnya tidak sengaja memilih 9 perempuan menjadi pansel KPK."Presiden sebenarnya tidak sengaja memilih kita semua (perempuan semua). Apa yang dilakukan merupakan independen," kata Betty Alisjahbana, dalam diskusi 'Peranan Pansel KPK Dalam Memilih Pimpinan KPK yang Berkualitas dan Berintegritas', di Coffee Institute, Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (27/5).Betty mengatakan, 9 pansel KPK yang ada saat ini dipilih Jokowi memiliki keahlian yang berbeda-beda. Selain itu, mereka tidak memiliki kepentingan politik karena bukan kader partai."Beliau (Jokowi) ingin KPK konferensif dan beliau mengharapkan KPK ke depan yang berwibawa dan bukan hanya fokus pada penindakan tetapi fokus pada pencegahan membangun institusi yang bersih (korupsi)," tutupnya.Sebelumnya, Dengan waktu yang terbatas, pansel KPK mulai mengumumkan waktu pendaftaran bagi calon pimpinan (capim) KPK."Di dalam pengumuman ini, kita mengundang pendaftaran dari capim dengan persyaratan sesuai pasal 29 Undang-undang KPK. Kami cantumkan juga pendaftaran mulai 5 hingga 24 Juni," kata Betty Alisjahbana di Kantor Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5).Betty menjelaskan, pansel pimpinan KPK hanya membuka waktu pendaftaran selama 14 hari kerja mulai dari pukul 09.00 WIB-16.00 WIB. Setelah itu, dokumen pendaftaran yang sudah diterima akan dilihat kelengkapannya di tahap seleksi administrasi.Calon yang hendak mendaftar bisa langsung mengirim lamaran ke Kantor Setneg atau mengirim via email. Pada tanggal 27 Juni hingga 27 Juli, pansel KPK akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi calon yang lolos seleksi administrasi. Setelah itu, calon akan mengikuti seleksi makalah dan assesment."Sampai 31 Agustus. Kita sampaikan delapan capim ke Presiden. Setelah itu presiden serahkan ke DPR," tutup Betty.