JPO di Indonesia lebih diutamakan buat iklan dibanding keselamatan

Robohnya jembatan penyeberangan orang (JPO) di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu membuat masyarakat semakin melek keselamatan. Kejadian tidak disangka ini diduga akibat berat beban papan reklame menempel pada jembatan. Ada dugaan pembuatan JPO lebih mengutamakan masalah keuntungan dibanding keselamatan.Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menilai, insiden robohnya JPO Pasar Minggu itu menunjukkan kurangnya keamanan fasilitas diberikan pemerintah. Dia meyakini pembuatan jembatan selama ini hanya untuk kepentingan pemasukan kas daerah.Djoko menyadari bahwa untuk membangun sebuah JPO memang memakan biaya besar. Sehingga kerja sama dengan pihak ketiga dengan kompensasi pemasangan iklan kerap menjadi jalan keluar."Kriteria untuk pejalan kaki yang aman, nyaman dan berkeselamatan diabaikan, lebih untuk pasang iklan yang bisa dongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata Djoko kepada merdeka.com, Senin (26/9).Seharusnya, lanjut dia, pemerintah setempat mengutamakan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengguna JPO. Sejauh ini masih banyak jembatan tidak mengutamakan kenyamanan bagi para pesepeda, lansia maupun disabilitas."Yang terjadi malah terbalik, kebutuhan pasang reklame yang utama, kebutuhan orang terabaikan," ungkapnya.Harus diakui, menurut Djoko, JPO berada di beberapa kota Indonesia kurang nyaman. Rata-rata sudut kemiringan pada jembatan bisa mencapai 45 derajat. Kondisi ini tentu cukup melelahkan, sehingga dia merasa wajar banyak masyarakat tidak suka melewati JPO. "Dibuatlah dengan sudut kurang dari 10 derajat."Maka dari itu, Djoko meminta pemerintah mulai rutin melakukan pemeriksaan kepada JPO. Kondisi ini bercermin atas kejadian robohnya JPO Pasar Minggu. Sehingga diharapkan tidak lagi terulang masalah serupa di masa depan."Semoga kejadian runtuhnya JPO di underpass Jalan Raya Pasar Minggu, Jaksel tidak terulang kembali, baik di Jakarta maupun di kota lain. Instansi yang berkaitan dengan JPO dapat mulai mengaudit dan merawat secara rutin," terangnya.