Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dan Malaysia Hishammuddin Hussein menggelar Forum The 3rd Trilateral Defence Ministers Meeting di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/8) kemarin. Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang pernah digelar di Yogyakarta pada 5 Mei lalu.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan, ada enam poin yang disepakati dalam Forum The 3rd Trilateral Defence Ministers Meeting. Enam poin tersebut fokus pada penguatan keamanan di perairan Sulu dan sekitarnya.

"Kemarin ada enam butir yang dihasilkan yaitu pertama patroli bersama, kedua adalah bantuan darurat, ketiga adalah share intelligent (pertukaran informasi dan intelijen), keempat hotline communication (jejaring komunikasi), kelima adalah latihan bersama dan keenam automatic identification system (Sistem Identifikasi otomatis)," jelas Retno di Istana Merdeka, Rabu (3/8).

Dari enam butir kesepakatan ini, empat poin awal sudah tercantum dalam kesepakatan pada pertemuan bilateral 5 Mei lalu. Poin kelima dan keenam yang merupakan poin tambahan dan dinilai sebagai penguat kerja sama pengamanan perairan Sulu dan sekitarnya.

"Kita harapkan dengan kesepakatan yang dihasilkan para Menhan tiga negara maka dapat segera diimplementasikan karena sangat penting sekali kerja sama di lapangan dapat segera dilakukan untuk menghindari terjadinya penculikan sandera di masa akan datang," terangnya.

Pada 5 Mei lalu, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Pertemuan yang digelar di Gedung Agung, Yogyakarta itu membahas tantangan keamanan yang mengkhawatirkan di perairan antara ketiga negara.

Tantangan yang dimaksud yaitu maraknya perompakan bersenjata, kejahatan transnasional dan terorisme. Tantangan ini dinilai mengancam keselamatan warga negara serta aktivitas perdagangan antara ketiga negara tersebut.

Menlu Retno dalam kesempatan itu menyampaikan pertemuan trilateral di Yogyakarta membahas secara menyeluruh tantangan keamanan yang dihadapi ketiga negara di perairan Sulu, kemudian menjadi perhatian bersama.

"Kami menyepakati apabila ancaman perompakan di laut, penyanderaan, dan kejahatan lintas batas lainnya tidak diatasi, dapat menurunkan tingkat kepercayaan dalam perdagangan dan perniagaan di kawasan secara umum," uja Retno.