Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama para menteri kabinet kerja di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/4). Dalam rapat tersebut Jokowi juga meminta agar para kementerian lembaga untuk mempercepat pembentukan komite pendidikan vokasi yang akan mengelola sejumlah pendidikan kejuruan.

"Beliau minta dibikinkan desain nya oleh Menteri Bappenas seperti halnya ada komite percepatan pembangunan infrastruktur, mungkin ada komite nasional vokasi, nah ini namanya apa nanti menteri Bappenas yang nanti publikasi, kesimpulannya itu," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Basuki menjelaskan pemerintah saat ini akan fokus untuk menyiapkan pendidikan vokasi seperti massa 1986-1987 saat muncul pelatihan-pelatihan di Indonesia.

"Kita fokus di vokasi karena ingin menyiapkan supaya ke depan ini benar-benar seperti tahun 1986-1987 waktu pertama kali muncul komputer akan banyak sekali kursus-kursus komputer. ini juga massal seperti itu," kata Basuki.

Basuki pun belum mau merilis berapa kisaran biaya yang dikeluarkan untuk lembaga pendidikan disetiap kementerian lembaga. Dia pun meminta menunggu keputusan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"Lagi didesain oleh menteri bappenas. Mungkin 2-3 minggu lagi harus lapor lagi beliau ke Presiden," ungkap Basuki.

Sementara menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menjelaskan tujuan besar pengembangan pendidikan kejuruan. Yaitu meningkatkan percepatan pembangunan SDM.

"Nanti ke depan kita akan buat desainnya, kebutuhan sumber daya manusia sesungguhnya di bidang apa saja dan arahnya adalah pemberian beasiswa, pelatihan difokuskan sesuai dengan kebutuhan Indonesia ke depan," kata Puan.