Fadli Zon sebut isi pidato kenegaraan Jokowi normatif

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai isi dua pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang MPR dan DPD-DPR normatif. Hal itu terlihat dari laporan-laporan yang disampaikan, semisal mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dan momentum HUT RI ke-72. "Kalau secara umum pidato itu normatif ya. Yang pagi tentang berbagai kinerja dari berbagai lembaga negara. Kemudian yang barusan rapat atau sidang DPR/DPD, banyak laporan bersifat normatif semua dalam rangka 72 tahun Indonesia merdeka," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).Dalam pidatonya, Jokowi sempat menegaskan bahwa tak ada kekuasaan yang absolut di Indonesia. Fadli menilai, pola pemerintahan absolut dan otoriter memang tidak pernah diatur dalam konstitusi. Akan tetapi, kata Fadli, dalam praktiknya, pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan sepihak dan mengarah pada penyalahgunaan wewenang. "Tidak ada tadi yang dikatakan itu. Tapi yang harus kita kritisi kan praktiknya. Kalau secara normatif kan tidak ada yang absolut yang menjadi kritik praktiknya yang absolut yang bisa mengarah pada abuse of power," tegasnya. Dari sekian isu yang diangkat Jokowi, Fadli setuju dengan ajakan untuk menjaga kebhinekaan, persatuan, dan kesatuan. Namun, lagi-lagi Fadli mengkritik isi pidato Jokowi soal pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, Jokowi hanya menyampaikan laporan-laporan positif dari capaian ekonomi Indonesia. Angka-angka soal tren positif ekonomi nasional tidak sesuai dengan realitas di lapangan. "Tadi di bidang ekonomi keliatan pencapaiannya, semuanya positif, angka kemiskinan turun. Naik, angka angka itu tandasnya. Wakil Ketua DPR ini mengklaim telah turun ke lapangan untuk mengecek pemerataan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hasilnya, Fadli menemukan masalah harga listrik yang tinggi hingga turunnya daya beli masyarakat. "Saya turun kebawah melihat kenyataan beda. Misalnya harga listrik yang naik, harga yang lain juga, daya beli masyarakat makin berkurang. Itu kenyataan," ujar Fadli. Oleh karena itu, Fadli mengingatkan Jokowi untuk tidak menutupi kondisi ekonomi masyarakat hanya dengan angka-angka ekonomi. Dia meminta Jokowi melihat secara langsung kondisi masyarakat di lapangan. "Jadi presiden harus memeriksa kenyataan yang ada di masyarakat. Jangan hanya dari angka saja. Angka itu bisa menipu. Kenyataan bisa beda di lapangan," pungkasnya.