DPR: Setelah Tenaga Kesehatan, TNI-Polri Harus Didahulukan Disuntik Vaksin Covid-19
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menilai, anggota TNI dan Polri harus didahulukan dalam program vaksinasi Covid-19. Menurut dia, urgensi vaksinasi terhadap kedua institusi lebih mendesak ketimbang anggota DPR RI.
"Hingga saat ini Menteri Kesehatan belum menjadwalkan vaksinasi untuk anggota Polri dan TNI yang jelas. Untuk itu saya minta kepada Pak Menteri untuk segera menjadwalkannya. Mereka harus divaksin dahulu setelah tenaga kesehatan karena mereka garda terdepan negara," kata Sahroni dalam keterangan tertulis diterima, Senin (25/1).
Sahroni menambahkan, prioritas TNI-polri sangat penting untuk didahulukan karena mereka bertanggung jawab terhadap pengendalian penyebaran kasus Covid-19. Sahroni meyakini, TNI-Polri harus siap sedia kapan pun dan dimana pun seperti tenaga kesehatan.
"Polisi dan Tentara kita adalah garda terdepan sama seperti para Nakes, mereka memiliki tugas yang berat. Mereka selalu melayani rakyat, bertemu banyak orang baru setiap harinya dalam kondisi apa pun, mereka juga harus terjun langsung membantu para korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi perlindungan terhadap TNI Polri ini penting sekali," ujar dia.
Terjadi di Beberapa Negara
Pendapat Sahroni dikemukakan karena berkaca dengan program vaksinasi prioritas yang dijalankan di berbagai negara belahan dunia. Dia melihat, militer dan polisi didahulukan oleh negara, maka sangat wajar jika Indonesia juga melakukan hal yang sama.
"Seperti di Rusia, mereka usaha kongkret tuh akan memvaksinasi lebih dari 400.000 anggota militernya. Ini dapat dijadikan contoh untuk pak menkes bahwa anggota militer kita dan polisi memang harus diprioritaskan. Kalo untuk anggota DPR mah, belakangan aja," kata Sahroni.
Reporter: Muhammad RadityoSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaUntuk surat persetujuan ini pada 20 November 2023.
Baca Selengkapnya155.165 personel gabungan Polri, TNI dan stakeholder lain dikerahkan selama pelaksaan Operasi Ketupat sejak tanggal 4 hingga 16 April 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaSalah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya
Baca SelengkapnyaPergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaListyo menekankan paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi.
Baca SelengkapnyaPolri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas terutama pembagian kendaraan yang menuju pelabuhan Merak
Baca SelengkapnyaPolri siap mengawal kondisivitas tahapan pemilu jelang rekapitulasi hasil suara secara nasional.
Baca Selengkapnya