Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Brigadir H diduga korupsi Rp 886 juta anggaran Bid Dokes Polda Riau

Brigadir H diduga korupsi Rp 886 juta anggaran Bid Dokes Polda Riau Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Dugaan Tindak Pidana Korupsi di tubuh Bidang Dokter dan Kesehatan (Bid Dokkes) Polda Riau terjadi pada tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran pusat, atau APBN. Dalam kasus ditangani Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru ini, polisi menduga seorang bintara inisial Brigadir RH itu merugikan negara hingga Rp 886.676.500.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pekanbaru, Dharma membenarkan adanya penyelidikan kasus tersebut.‎ Pihaknya juga telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan terlapor Brigadir RH, selaku PS Kepala Urusan Keuangan.

"SPDP-nya sudah kita terima dari Polresta Pekanbaru. Iya benar, dugaannya Tipikor di Bid Dokkes Polda Riau," ujar Dharma di Kejari Pekanbaru, Selasa (23/8).

SPDP tersebut diterima Jaksa Kejari Riau sejak satu bulan lalu. Namun, belum dilakukan penyerahan berkas, atau dalam proses melengkapi berkas.

"Penerimaan SPDP itu sekitar sebulan lalu, sekarang (Penyidik polisi) masih melengkapi berkas," kata Dharma.

Informasi dirangkum merdeka.com, kepolisian diketahui bahwa dugaan Tipikor di tubuh Korps Bhayangkara Bidang Dokter dan Kesehatan ini terjadi diduga dengan cara memalsukan data dan tandatangan yang diduga dilakukan terlapor Brigadir RH.

Dari hasil temuan penyidik, diduga dana pencairan kegiatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi bintara polisi tersebut, hingga mengakibatkan negara rugi ratusan juta rupiah.

(mdk/ang)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usut Korupsi Pemotongan Dana Insentif ASN, KPK Sita Uang Asing Saat Geledah Rumah Pejabat BPPD Sidoarjo

Usut Korupsi Pemotongan Dana Insentif ASN, KPK Sita Uang Asing Saat Geledah Rumah Pejabat BPPD Sidoarjo

KPK telah menetapkan SW sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo sebesar Rp2,7 miliar.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR RI Naik Penyidikan, KPK Bidik Sekjen DPR?

Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR RI Naik Penyidikan, KPK Bidik Sekjen DPR?

Indra diduga diperiksa berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Polri Kirim Berkas Korupsi Pengadaan Barang di RSUD Surabaya Senilai Rp13 M ke Kejagung

Polri Kirim Berkas Korupsi Pengadaan Barang di RSUD Surabaya Senilai Rp13 M ke Kejagung

Pengembalian berkas, kata Trunoyudo, dilakukan setelah penyidik melengkapi semua catatan dari jaksa peneliti.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Ungkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita

Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan

Baca Selengkapnya