BPN Sebut Utang Negara Meroket Tetapi Tidak Jelas untuk Apa

Merdeka.com - Tim ahli ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fuad Bawasier menilai, meroketnya utang pemerintahan Joko Widodo disebabkan manajemen pengelolaan keuangan yang tidak tepat sasaran. Hal tersebut menjadi salah satu indikator utang yang saat ini kian meningkat.

"Utang ini tidak jelas ini untuk apa. Berapa bayar bunga, untuk subsidi berapa untuk macam-macam tidak terperinci," kata Fuad dalam diskusi Rabu Biru 'Kemelut Hutang di Negeri Gemah Ripah Loh Jinawi' di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Rabu (30/1).

Karena itu, menurut Fuad, peningkatan nilai utang tidak berpengaruh kepada peningkatan perekonomian nasional. Dia mengatakan, bila pemakaian uang hasil utang tepat sasaran, bisa berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Utang memang bertambah dengan cepat tapi pertumbuhan ekonomi tidak meningkat hanya lima persen saja. Karena penggunaan utang tidak efektif,"ujar dia.

Mantan Menteri Keuangan ini memandang, pengelolaan uang dari hasil utang pemerintahan saat ini jauh berbeda ketimbang pemerintahan sebelumnya. Pada pemerintahan sebelumnya, uang dari hasil utang dikelola secara terperinci. Sehingga peningkatan utang tak naik sebesar saat ini.

"Sekarang utangnya penggunaan tidak jelas. Tidak efektif. Karena tidak semua untuk projek tapi sebagian itu adalah untuk pengeluaran yang sifatnya rutin atau tidak layak dibiayai dari pinjaman. Makanya perlu dilakukan reformasi APBN," jelasnya.

Fuad meyakini, reformasi APBN perlu dilakukan supaya dapat mengatasi defisit neraca perdagangan. Menurut pihaknya nilai utang Indonesia per Desember 2018 mencapai Rp 4.418 triliun dari sebelumnya senilai Rp 3.995 triliun, atau naik 10,5 persen sepanjang tahun.

"Kalau itu direformasi itu tidak akan defisit APBN. Kan sama saja tidak ada utang baru," ujar mantan Menteri Keuangan itu.