Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengakui legalitas Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pimpinan AM Hendropriyono hasil kongres di Hotel Millenium Jakarta pada Agustus 2016 lalu. Komisioner KPU Viryan Azis menyatakan, lembaganya sebagai penyelenggara pemilu mengakui kepengurusan partai politik dengan merujuk keputusan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Prinsipnya KPU memegang regulasi yang ada, hanya berpatokan pada SK Kementerian Hukum dan HAM," kata Viryan dalam acara ‘PKP Indonesia Forum’ di Jakarta, Kamis (25/5).

Viryan memang merujuk SK Kemenkumham Nomor M-HH.01.AH.11.01 Tahun 2017 yang mengesahkan kepengurusan PKPI. Keputusan itu mengakui keabsahan kepengurusan PKPI dengan Ketua Umum Hendropriyono dan Sekretaris Jenderal Imam Anshori Saleh.

Hanya saja, kata Viryan, saat ini kepengurusan PKPI memang belum dipajang di laman KPU. Karenanya Viryan meminta DPN PKPI menyurati KPU.

"Mohon maaf kalau belum tayang di website KPU, mungkin karena masih transisi. Kami mohon bersurat lagi, agar nanti akan kami bahas dalam pleno. Tidak masalah, nanti segera kami tindaklanjuti," tambah mantan komisioner KPU Kalimantan Barat itu.

Di lokasi yang sama, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengapresiasi PKPI di bawah kepemimpinan Hendropriyono. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun mengakui kapasitas Hendro yang dikenal sebagai tokoh intelijen dan sosok mumpuni.

"Ketum ini (Hendropriyono) aset yang sangat laku dijual untuk perbaikan bangsa. Karena itu, harus dimanfaatkan agar PKPI pada Pemilu 2019 tampil lebih baik," tegasnya.

Menurut Jimly, PKPI harus bersyukur karena punya Hendropriyono yang punya kemampuan berkomunikasi dengan semua pihak. PKPI diharapkan mampu membawa arus baru untuk mempersatukan elemen-elemen kebangsaan demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Sementara Hendro mengingatkan semua elemen bangsa agar bergerak ikut peduli menjaga keutuhan dan eksistensi NKRI. Sebab, saat ini bahaya gerakan anti Pancasila dan radikalisme sudah di depan mata merongrong NKRI.

"Jika kita ogah-ogahan, maka bisa hancur, bubar, negara ini. Sebab hancurnya negara ini banyaknya orang baik yang diam saja," kata Hendro.

Menurutnya, NKRI dan Pancasila adalah harga mati. Untuk itu, semua pihak harus menyikapi merebaknya paham anti-Pancasila dan anti-NKRI, terutama paham khilafah secara serius.

Hendropriyono mengaku cukup bangga dengan mulai tergeraknya masyarakat bersama-sama melawan gerakan anti demokrasi. "Dan PKPI berada di garda terdepan, bersama-sama menjaga Indonesia," kata Hendro di acara yang dihadiri mantan Wakil Presiden RI Try Sutrisno itu.