BEM se-Jabodetabek tolak reklamasi Pulau G dilanjutkan

Puluhan mahasiswa yang menyebut dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek menolak reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta untuk dilanjutkan.

Keputusan Kementerian Kemaritiman melanjutkan reklamasi tersebut dinilai melukai hati para nelayan di sekitar Pantai Utara Jakarta.

"Kita menolak (reklamasi), karena itu tidak bisa dijadikan solusi untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat Jakarta. Masyarakat sekitar (Pantai Utara Jakarta) mau cari hidup di mana," ungkap Ihsan Munawwar, perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jabodetabek saat diwawancarai merdeka.com di sela-sela aksi damai di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/9).

Ihsan menilai, ada banyak kejanggalan dalam reklamasi Pantai Utara Jakarta. Salah satunya sudah ada kajian yang menyatakan bahwa terdapat pipa gas bawah laut sepanjang 15,2 kilometer dari Floating Storage Regasfication Unit (FSRU) atau sekitar 15 kilometer lepas pantai utara Jakarta menuju Onshore Receiving Facility (ORF) di Muara Karang sehingga tidak memungkinkan untuk reklamasi dilanjutkan. Namun nyatanya, pemerintah tetap mengabaikan hasil kajian tersebut.

"Selain itu kita tahu bahwa ada peraturan yang dilanggar dan ketika kita lihat analisis dampak lingkungan, ada dampak lingkungan. Ketika ke depan dilakukan akan tidak ada kepastian bahwa rakyat di sana aman-aman saja," jelasnya.

Ihsan juga akan mempertanyakan jika reklamasi di Pantai Utara Jakarta masih dilakukan. Pasalnya, menurut dia, kepentingan pengembang dan Pemprov DKI Jakarta semakin terkuak. "Keuntungan itu buat siapa untuk siapa?" kata Ihsan.

"Saat ini memberikan pencerdasan kepada masyarakat terkait pelaksanaan reklamasi. Apa itu reklamasi? Kalau mereka tahu dan paham bahwa reklamasi menimbulkan keresahan maka semua masyarakat Jakarta menolak," Ihsan menuntaskan.