Ban dan solar disita polisi, demo mahasiswa di Semarang ricuh

Ban dan solar disita polisi, demo mahasiswa di Semarang ricuh. Tidak terima, mahasiswa yang emosi langsung berupaya untuk mengambil kembali dua barang itu dengan cara mendorong barikade polisi yang berdiri di depan pintu pagar Kantor Gubernur Jateng.

Parwito
Oleh Parwito - Reporter
Ban dan solar disita polisi, demo mahasiswa di Semarang ricuh
demo mahasiswa di semarang ricuh. ©2017 Merdeka.com/parwito

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/1), menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Kota Semarang. Terjadi kericuhan antara polisi yang mengamankan dan mahasiswa yang berunjuk rasa.Kericuhan terjadi karena atribut aksi yang dibawa berupa sebuah ban dan solar yang akan digunakan aksi bakar-bakaran diambil paksa oleh polisi.Tidak terima, mahasiswa yang emosi langsung berupaya untuk mengambil kembali dua barang itu dengan cara mendorong barikade polisi yang berdiri di depan pintu pagar Kantor Gubernur Jateng.Bahkan, tak pelak beberapa mahasiswa yang berupaya merangsek barikade polisi mendapatkan pentungan dari petugas polisi yang berjaga-jaga membentuk pagar betis itu."Aksi kami adalah aksi damai! Kenapa kami dipukuli. Ini tidak adil! Ini tidak manusiawi" teriak salah seorang peserta aksi dalam orasinya.Aksi dorong pagar dan barikade petugas polisi terus terjadi karena beberapa perwakilan mahasiswa ingin menemui anggota DPRD Jateng dan Pemprov Jateng untuk menyampaikan aspirasinya. Akhirnya, kericuhan berhenti usai petugas polisi menyerukan melalui mobil rantis dengan pengeras suaranya supaya tidak mendobrak pagar pintu halaman Kantor Gubernuran Jateng itu.Emosi kedua kubu antara mahasiswa dan polisi mereda usai dilakukan mediasi antara keduanya. Sebanyak 20 perwakilan mahasiswa ditemui pejabat Pemprov Jateng yang berjanji kepada mahasiswa akan menyampaikan aspirasinya.Koordinator Aliansi Semarang Raya Jadug Trimulyo menegaskan, aksi mereka didasari tuntutan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk segera mungkin menurunkan beberapa harga komoditas kebutuhan masyarakat."Program pemerintah Jokowi saat ini jelas banyak merugikan rakyat kecil. Sebut saja kenaikan tarif administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), BBM, dan kenaikan tarif listrik, " teriaknya dalam orasi.Jadug membeberkan, kebijakan pemerintah Jokowi sangat tak berpihak ke rakyat karena lemahnya koordinasi kementerian yang justru menimbulkan kegaduhan saat merumuskan kebijakan."Akibatnya kebijakan yang lahir justru prematur dan merugikan rakyat kecil. Kesejahteraan umum itu sumber kebahagiaan rakyat. Maka, seharusnya negara tidak boleh menjadi tempat penggarong atas nama kapitalisme, " bebernya.Di penghujung aksi, suasana mereda. Kemudian, usai bertemu dengan perwakilan dari Pemprov Jateng beberapa mahasiswa usai keluar dari ruang pertemuan langsung membubarkan diri dengan pengawalan ketat petugas Polrestabes Semarang, Jawa Tengah.

Rekomendasi