Anggota DPR Nilai SKB Menteri Soal Seragam Berpotensi Picu Konflik Pusat & Daerah

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait seragam sekolah berpotensi memicu konflik pusat dan daerah. Karena dianggap merusak pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sesuai UU Pemerintahan Daerah.

Fikri menjelaskan, sektor pendidikan adalah salah satu kewenangan pemerintah yang didesentralisasikan. Sementara, dia bilang di Sumatera Barat memiliki aturan yang berbeda dengan daerah lain. SKB tiga menteri itu justru menimbulkan ketakutan di daerah.

"Sehingga, dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut justru menimbulkan ketakutan di daerah," kata Fikri dalam keterangannya dikutip Kamis (18/2).

Menurutnya, Dinas Kebudayaan di Sumbar memberikan aspirasi agar di provinsi ini tidak disamakan dengan lain. Sebab di Sumatera Barat masyarakatnya agamis.

"Seperti di Padang, Provinsi Sumbar ini, Dinas Kebudayaan terpisah dengan Dinas Pendidikan. Dinas Kebudayaan memberikan aspirasi agar Padang dan Provinsi Sumbar jangan disamakan dengan tempat lain. Di sini, masyarakatnya sangat agamis," jelas Fikri.

Politikus PKS sini mengingatkan, tokoh masyarakat Sumbar merasa kebijakan SKB tiga menteri kurang bijak. Situasi di Padang, Sumbar khususnya menjadi tidak kondusif. Fikri mengaku akan mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Hal tersebut menimbulkan kerawanan hubungan antara pusat dan daerah. Sehingga, Komisi X DPR RI dalam waktu dekat akan segera mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," jelasnya.

Diberitakan, sejumlah tokoh dan organisasi di Sumatera Barat menyurati Presiden RI Joko Widodo terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang dinilai menuai polemik.

Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar M Sayuti Malik mengatakan, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh dan organisasi di Sumatera Barat seperti mantan Wamen Pendidikan RI Musliar Kasim, mantan Walikota Padang Fauzi Bahar, Ketua Umum LMP Syamsu Jalal, serta sejumlah perwakilan lainnya pada Selasa (16/2) kemarin.

"Yang kita undang dalam pertemuan kemarin, adalah organisasi-organisasi besar di Sumbar," kata Sayuti kepada merdeka.com di Padang, Rabu (17/2).

Dia menjelaskan, jika pertemuan itu dilakukan karena SKB tiga menteri itu dinilai dipaksakan dan tidak sesuai jika diterapkan di Sumatera Barat.

Menurutnya, sejumlah pihak sudah menentang seperti mantan Wali kota Padang Fauzi Bahar dan Wali kota Pariaman Genius Umar, namun dinilai masih bersifat parsial.

"LKAAM sebagai lembaga ninik mamak, mengayomi anak kemenakan. Kami sepakat untuk menghimpun pendapat-pendapat tidak lagi pribadi, tapi total Sumatera Barat," kata Sayuti.

Dia menambahkan, salah satu poin yang menjadi keberatan dari masyarakat Sumatera Barat adalah tidak diwajibkannya para siswi, terutama yang beragama Islam untuk menggunakan kerudung atau jilbab yang telah menjadi ciri khas dari perempuan Minangkabau.

"Kalau di Minang itu laki-laki batuduang jo bakain saruang, kalau padusi itu bakaruduang jo babaju kuruang. Itu sudah sejak dulu nenek moyang kita seperti itu, jadi kalau sekiranya sekarang kerudung dan baju kurung disuruh dibuka, itu memang agak tersinggung kami," tegasnya.