Kota Bekasi dinobatkan menjadi kota paling toleran nomor enam dari 94 kota di Indonesia oleh Setara Institute dengan indek kota toleran sebesar 5.890. Toleransi di kota ini kalah dengan Kota Singkawang di Kalimantan Barat yang mendapatkan skor indek kota toleran sebesar 6.513.
Di atas Kota Bekasi masih ada Kota Salatiga dengan IKT 6.447, Pematang Siantar (6.280), Manado (6.030) Ambon (5.960). Sedangkan di bawah Kota Bekasi ada Kota Kupang (5.857), Tomohon (5.833) Binjai (5.830) dan nomor 10 adalah Kota Surabaya (5.823).
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mempunyai alasan sendiri penyebab daerahnya masih kalah dengan Kota Singkawang berdasarkan predikat dari Setara Institute. Menurut dia, letak demografi dua daerah tersebut sangat berbeda.
"Singkawang itu masyarakatnya homogen, di sana banyak orang dayak, dan orang keturunan, kalau di sini kan heterogen," kata Rahmat Effendi di Bekasi Selasa, (11/12).
Meski demikian, predikat yang diraih oleh Kota Bekasi ini terus naik sejak 2016 lalu. Pada tahun itu, Kota Bekasi menempati urutan ke-93 atau kota paling tidak toleran nomor 2, kemudian tahun berikutnya predikat membaik, dan Kota Bekasi berada di urutan ke-53.
Menurut Rahmat, Kota Bekasi menjadi daerah yang penduduknya heterogen karena faktor urbanisasi. Jumlah penduduk terus meningkat setiap tahun, karena kedatangan orang dari berbagai penjuru nusantara. Jumlah penduduk di Kota Bekasi sekarang mencapai 2,6 juta jiwa.
"Kita sudah peringkat keenam dari 94 kota di luar kota administrasi Jakarta, kita bersyukur, apa yang kita proses begitu panjang," kata Rahmat.
Rahmat menuturkan, prestasi itu tak lepas dari dibentuknya majelis umat di tingkat rukun warga sejak tahun 2016 lalu. Organisasi ini merupakan kepanjangan dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang hanya sampai tingkat kecamatan.
"MUB itu lah yang akan terus menumbuh kembangkan, saling percaya membangun dinamika kebangsaan, NKRI, Pancasila, dan UUD 1945," ujar dia.
Indikator toleransi di Kota Bekasi, menurut dia, adalah penduduknya nyaman, ramah investasi karena memiliki kepastian hukum dari pemerintah. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi terus meningkat.
"Paling penting adalah kepala daerahnya tak henti-henti mengajak hidup bertoleransi, selalu membuka ruang kepada masyarakat," kata Rahmat.