Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku siap bila harus dipertemukan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung dalam sidang kasus dugaan mark up pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD Perubahan 2015 atas terdakwa Alex Usman.

Ahok bertekad membongkar semua praktik curang yang diduga terdapat anggaran siluman terkait pengadaan alat UPS itu.

"Bagus dong Lulung kan mau meringankan (Alex Usman), saya mau memberatkan. Seru kan. Nanti saya buktiin semua saya bisa tahu darimana," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (22/1).

Lebih lanjut, dia mengaku akan membuktikan adanya penyalahgunaan anggaran dalam kasus itu. Bahkan, katanya, DPRD sempat mengusulkan agar anggaran siluman tersebut tetap ada dalam APBD-P 2015.

"Saya udah pernah tulis di DPRD, 'ini apa nenek lo, anggaran nenek lo' gue tulis gitu semua. ‎Makanya saya bisa buktikan bahwa ada APBD siluman. Saya kan ngomong, nanti bersaksi di bawah sumpah," tutur dia.

Ditambahkannya, dia mengaku adanya anggaran siluman tersebut setelah Pemprov DKI menerapkan sistem e-budgeting. Melalui sistem ini, Ahok dapat melihat secara detil penyalahgunaan anggaran yang dimaksud.

"Dan saya juga sudah bilang kalau enggak ada e-budgeting, susah buktiinnya. Buktinya APBD 2015 awal berantem kan, begitu saya paksa e-budgeting sudah enggak bisa diutak atik lagi, Bappeda kita copot ganti-ganti, mereka menuduh saya yang palsu," jelas Ahok.

Seperti diketahui, dalam kasus mark up pengadaan alat UPS ini, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan empat tersangka, dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat nama bekas Kasudin Dikmen Jakarta Barat, Alex Usman dan Bekas Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman.

Selain dua orang itu, Bareskrim juga sudah menetapkan dua tersangka lain yakni; anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Fahmi Zulfikar (Hanura) dan M Firmansyah (Demokrat).

Dari kabar yang beredar dalam kasus dugaankorupsi APBD DKI Jakarta ini, Bareskrim bakal menetapkan tersangka lain. Diduga kuat, mereka yang akan dijerat adalah dari pihak legislatif, eksekutif atau pun swasta yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 81 miliar.