7 Tuntutan warga ke RS Harapan Bunda karena sediakan vaksin palsu

Merdeka.com - Ratusan orangtua yang anaknya menjadi korban vaksin palsu menggeruduk Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur menyatakan beberapa poin tuntutan. Tuntutan ini disampaikan berdasarkan hasil rembukan atas pernyataan pihak Komite Medis Rumah Sakit Harapan Bunda terkait vaksin palsu.

Salah satu perwakilan pasien, August Siregar mengatakan setidaknya ada 7 poin tuntutan dan desakan pertanggungjawaban kepada RS Harapan Bunda atas masalah ini. Pertama, kata dia, pihak RS harus membeberkan daftar pasien yang divaksinasi sejak tahun 2003 hingga 2016.

"RS Harapan Bunda harus menerbitkan daftar pasien yang diimunisasi di RS Harapan Bunda periode 2003 sampai 2016," kata August di lokasi, Jumat (15/7).

Selain itu, warga meminta agar pihak RS melakukan tes medis kepada anak-anak mereka untuk mengecek apakah terindikasi vaksin palsu atau tidak. Ketiga, apabila ada pasien yang terindikasi vaksin palsu, maka RS harus menanggung seluruh biaya pengobatan.

"Kedua, untuk mengetahui vaksin palsu atau asli itu harus dilakukan medical cek up di RS lain. Untuk itu, biaya harus ditanggung RS Harapan Bunda. Adapun RS yang nantinya melakukan medical cek up ditentukan orangtua korban," terangnya.

"Ketiga, vaksin ulang harus dilakukan apabila hasil medical cek up ternyata pasien terindikasi palsu dan semua biaya harus ditanggung RS Harapan Bunda," tambah August.

Poin berikutnya, lanjut August, harus ada jaminan kesehatan secara utuh dari RS Harapan Bunda atas dampak yang ditimbulkan dari vaksin palsu.

"Keempat, segala akibat vaksin palsu yang berdampak pada para pasien menjadi tanggung jawab RS Harapan Bunda berupa jaminan kesehatan dan full cover hingga batas waktu yang tak ditentukan," tegasnya.

Kemudian, dalam poin ke-lima berisi, bagi anak yang sudah lewat usia vaksinasi, RS Harapan Bunda berkewajiban memberikan asuransi kesehatan untuk para pasien sampai batas waktu yang tak ditentukan.

Untuk poin ke-enam, warga menuntut agar pihak RS lebih proaktif dan kooperatif dalam memberikan infomasi terbaru terkait pertanggungjawaban masalah vaksin palsu tersebut.

"Ke-enam, menejemen RS Harapan Bunda harus memberikan informasi terkini pada orangtua korban, tak terbatas pada informasi pemerintah saja, tapi juga dari instansi lainnya yang sifatnya proaktif," jelasnya.

Terakhir, adapun hal lain yang belum tercantum pada poin-poin diatas akan disampaikan selenjutnya.