1 Tahun Jokowi-JK, belum ada terobosan baru di bidang pertahanan

Setahun sudah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin Indonesia. Meski demikian, belum ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan Jokowi di bidang pertahanan dan keamanan.Menurut peneliti dari Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib, selama setahun pemerintahan Jokowi, TNI masih dalam posisi konsolidasi. Sementara, pengadaan alutsista baru hanya merupakan kelanjutan dari program pemerintahan sebelumnya."Dari segi perkembangan pertahanan, belum sepenuhnya terlihat. Artinya tahun pertama ini masih tahun konsolidasi TNI, di mana posisi pengembangan alutsista masih melanjutkan program yang dibeli sebelumnya," ungkap Ridlwan saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (20/10).Tak hanya dari segi pengadaan alutsista, rencana-rencana seperti peningkatan kesejahteraan prajurit, anggaran pertahanan dan sebagainya tidak sepenuhnya dipengaruhi Jokowi. Keputusan tersebut berada di tangan DPR, dari hasil pengajuan pemerintah.Sejumlah prestasi yang diraih TNI di bidang militer maupun olahraga adalah sesuatu yang rutin didapatkan. Meski demikian, bukan berarti tak ada yang positif selama Jokowi menduduki jabatannya."Dari segi profesionalitas, saya kira lebih baik dibanding sebelumnya. Posisi TNI sekarang tidak seperti era blok-blokan, lebih ke netralitas. Tidak ada faksi-faksi politik sehingga cukup bagus," ujarnya.Di sisi lain, lanjut Ridlwan, belum ada prestasi-prestasi fenomenal yang diraih TNI selama pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, pelibatan TNI dalam mengatasi bencana kabut asap dan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan patut mendapatkan apresiasi.Meski demikian, Ridlwan memandang Jokowi dan TNI wajib mewaspadai ancaman-ancaman baru yang dihadapi seluruh dunia, di mana dunia tak lagi perlu mengerahkan bala tentara, tank atau pesawat-pesawat tempurnya. Sebab, ancaman perang di era modern berupa asymmetric warfare."Ancaman perang yang asymmetric warfare, bukan konvensional. Tidak pakai kapal selam, sukhoi, tank. Tapi perang berbagai macam cara baru, misal cyber, upload kata sensitif, info palsu di medsos, kemudian menyerang objek dengan hacking, perbankan dikacau, ini ancaman, ini riil bisa terjadi," bebernya.Dengan ancaman tersebut, pemerintah, TNI maupun publik tak lagi berpikir cara menghadapi pertempuran konvensional yang tak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Pembentukan semacam Badan Cyber Nasional yang kini dalam tahap pembahasan di tingkat kementerian koordinator perlu direalisasikan."Tinggal bentuknya bagaimana. Apakah merupakan penyempurnaan yang sudah ada, seperti Badan Sandi Negara, karena masing-masing lembaga sudah punya cyber-nya, BIN punya, Kemhan punya, tinggal integrasikan saja," pungkasnya.