Merdeka.com - Seperti diketahui, pandemi Covid-19 merupakan masalah baru yang telah mengubah kehidupan masyarakat dunia saat ini. Terutama saat penyebaran virus Corona meluas ke berbagai negara dunia, aktivitas manusia kian dibatasi untuk mencegah penularan di masyarakat.

Mulai dari kegiatan ekonomi, politik, sosial, hingga kegiatan sehari-hari yang melibatkan pertemuan terpaksa dihentikan. Sehingga masyarakat dianjurkan untuk lebih banyak melakukan aktivitas dari rumah.

Perubahan kebiasaan akibat pandemi ini juga terjadi di bidang pendidikan. Di mana kegiatan sekolah tatap muka yang dilakukan seperti sebelumnya harus ditiadakan. Berbagai negara, termasuk Indonesia kemudian menerapkan sistem belajar jarak jauh berbasis daring untuk mencegah adanya kerumunan yang berisiko meningkatkan kasus penularan virus. Dengan metode ini, kegiatan belajar mengajar masih dapat dilakukan dengan baik meskipun berbeda.

Sejak dimulai pada awal Maret, program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih berlangsung hingga saat ini. Namun ternyata tidak sedikit kendala yang muncul selama program ini berjalan. Mulai dari kendala alat dan teknologi yang belum memenuhi hingga kondisi siswa di rumah yang berbeda-beda.

Kini, pemberian vaksin yang sudah mulai dilakukan di Indonesia menjadi angin segar untuk segera memulihkan berbagai kegiatan di tengah pandemi. Dalam hal ini, Mendikbud Nadiem Makarim mewacanakan proses pembelajaran tatap muka di sekolah maupun kampus pada tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang.

Namun, wacana ini masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Dilansir dari Liputan6.com, berikut kami merangkum penjelasan mengenai rencana kapan sekolah dibuka kembali tahun 2021 dan berbagai persiapan dan informasi penting lainnya yang perlu Anda ketahui.

Kendala Pembelajaran Jarak Jauh

©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim tengah berwacana untuk kembali membuka pembelajaran tatap muka selama pandemi. Hal ini bersamaan dengan program pemberian vaksin yang sudah mulai dilakukan di Indonesia. Di mana guru yang termasuk pekerja pelayanan publik mendapatkan prioritas vaksinasi tahap kedua yang tengah berjalan kini.

Sebelumnya, proses pembelajaran di Indonesia dilakukan secara jarak jauh berbasis daring di awal kasus pandemi yang mulai merebak. Setelah berjalan hingga satu tahun lebih, ditemukan berbagai macam kendala dalam program PJJ yang dilakukan selama pandemi ini. Dalam hal ini, keterbatasan teknologi dan berbagai kondisi siswa di rumah yang beragam menjadi hambatan tersendiri sehingga program PJJ tidak dapat berjalan secara optimal.

Tidak semua siswa memiliki akses teknologi digital untuk mengikuti pembelajaran daging. Ada siswa yang tidak memiliki ponsel pintar, keterbatasan ekonomi sehingga pembelian kuota internet menjadi masalah, hingga daerah-daerah terpencil di Indonesia yang sulit mendapatkan sinyal bahkan belum dialiri listrik. Beberapa hal inilah yang sering kali menghambat para pelajar dalam melaksanakan program PJJ selama pandemi. Tentu ini telah menjadi catatan penting bagi Kementerian pendidikan dalam mengatasi masalah yang ada.

Kapan Sekolah Dibuka Kembali

Setelah lebih dari satu tahun program PJJ berjalan di Indonesia, sebagian masyarakat atau pelajar mungkin bertanya-tanya kapan sekolah dibuka kembali seperti semula. Hal ini pun telah dijawab oleh Mendikbud Nadiem Makarim yang memberikan pernyataan pada awal Maret lalu. Dilansir dari Liputan6.com, Nadiem menjelaskan bahwa pemerintah telah mewacanakan proses pembelajaran tatap muka di sekolah dan kampus mulai ajaran baru pada Juli 2021 Mendatang.

Dalam hal ini, Nadiem juga menjelaskan bahwa wacana tersebut diadakan mengingat saat ini program vaksinasi sudah mulai dilakukan di Indonesia. Di mana guru yang termasuk pekerja pelayanan publik menjadi salah satu prioritas dalam pemberian vaksin untuk menekan penyebaran virus corona.

"Semua guru dan dosen, 5 juta lebih dari mereka harapannya Insya Allah akan divaksinasi sampai dengan akhir bulan Juni, sehingga tahun ajaran baru semua sekolah memulai proses tatap muka walaupun dengan tahap terbatas," kata Nadiem dalam siaran daring, Senin, 1 Maret 2021, seperti dikutip dari Liputan6.com.

Pro Kontra Pembelajaran Tatap Muka

©2021 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Penyataan Nadiem mengenai wacana kapan sekolah kembali dibuka tersebut, ternyata mendapatkan kritik dari beberapa pihak. Salah satunya, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai rencana Mendikbud Nadiem tergesa-gesa.

"Harapannya Pak Presiden atau Mas Nadiem Makarim guru-guru divaksinasi dan tenaga kependidikan, saya rasa itu terlalu prematur. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama adalah apakah negara mampu menyelesaikan vaksinasi terhadap lima juta guru, tenaga kependidikan dan dosen dalam waktu kurang lebih dalam empat bulan? Sedangkan kita bulan April sampai Mei kita puasa kan?" seperti dikutip dari Liputan6.com.

Bukan hanya itu, kritik mengenai wacana pembelajaran tatap muka juga datang dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Dalam hal ini, ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan berpendapat bahwa sekolah tatap muka sebaiknya dibuka ketika positivity rate sudah di bawah 5 persen, sesuai dengan standar yang diberikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dengan begitu rencana sekolah tatap muka akan lebih aman dan tidak menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat.

Proses Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Dalam rencana kapan sekolah kembali dibuka secara tatap muka di Indonesia, pemerintah kini tengah melakukan proses uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di beberapa daerah, salah satunya di Provinsi DKI Jakarta. Pada 7 April lalu, 85 sekolah dari tingkat SD hingga SMK telah melaksanakan proses uji coba PTM.

Dalam proses uji coba ini, sejumlah protokol kesehatan diterapkan di berbagai sekolah untuk mendukung keefektifan program sekolah tatap muka yang akan dilakukan. Di mana setiap sekolah menerapkan durasi belajar mengajar 3 – 4 jam setiap sesinya. Selain itu, peserta didik yang mengikuti PTM juga dibatasi yaitu maksimal 50 persen agar prokes jaga jarak bisa dilakukan dengan mudah.

Di samping itu, sekolah yang tengah menjalankan uji coba ini juga wajib menyediakan sarana prasarana yang mendukung. Seperti menyiapkan masker dan face shield bagi guru dan siswa, tempat cuci tangan yang terjangkau dengan mudah di lingkungan sekolah, ruang UKS untuk memberikan layanan kesehatan, hingga ruang isolasi jika dibutuhkan.

P2G Menemukan Pelanggaran Prokes Selama Uji Coba

©2021 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Meski rencana kapan sekolah kembali dibuka dan uji coba telah dilakukan di sejumlah daerah, ternyata Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menemukan banyak pelanggaran prokes selama proses uji coba tersebut. Kabid Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri menuturkan, banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dalam proses PTM.

Pelanggaran tersebut ditemukan di beberapa darah antara lain di Kabupaten Kepulauan Simeulue, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Melawi, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Situbondo.

"Contoh kasus yang banyak terjadi, guru dan siswa tidak memakai masker. Adapun memakai masker, tetapi tidak sesuai protokol kesehatan, karena hanya dipakai di dagu saja," Ungkap Iman, seperti dikutip dari Liputan6.com

Bukan hanya itu, masih siswa yang melanggar ketentuan menjaga jarak selama proses uji coba sekolah tatap muka tersebut. Bahkan, sepulang sekolah masih banyak siswa dan guru yang berkerumun, nongkrong, dan tidak mematuhi prokes sesuai anjuran.