Wagub DKI Minta Polisi Tindak Tegas Penimbun Kebutuhan Pangan Jelang Ramadan

Politikus itu berujar bahwa kenaikan kebutuhan pangan jelang hari besar keagamaan merupakan kondisi tahunan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pasar lebih besar dibandingkan stok yang tersedia.

Yunita Amalia
Oleh Yunita Amalia - Reporter
Wagub DKI Minta Polisi Tindak Tegas Penimbun Kebutuhan Pangan Jelang Ramadan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. ©2021 Antara

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap tidak ada penimbunan kebutuhan pangan jelang ramadan. Ia juga meminta kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang sengaja melakukan penimbunan.

"Kita minta semua, pengusaha, bisa memahami jangan ada yang menimbun. Kami minta aparat menindak tegas bagi siapa saja yang menimbun bahan pokok menjelang Ramadan maupun Idul Fitri nanti," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/3).

Politikus itu berujar bahwa kenaikan kebutuhan pangan jelang hari besar keagamaan merupakan kondisi tahunan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan pasar lebih besar dibandingkan stok yang tersedia.

Dia kembali berharap kenaikan harga bukan disebabkan karena ada cara licik, seperti penimbunan, dan berdampak minimnya stok kebutuhan pangan di pasar.

"Sekalipun memang ada peningkatan harga, tapi kita minta kenaikan harga itu lebih kepada supply demand," harap Riza.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan Pemprov DKI Jakarta berupaya mengendalikan stok dan harga pangan jelang Ramadan. Ia tidak memungkiri saat ini terjadi fluktuatif harga disebabkan faktor domestik maupun internasional.

"Kita menyadari bahwa di luar sana ada pergeseran-pergeseran pasokan, karena baik efek domestik maupun internasional yang sekarang sedang terjadi," kata Anies usai menghadiri acara Tawur Kesanga di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (2/3).

Kendati demikian, Anies memastikan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) terus memantau fluktuasi harga dan stok pangan di Jakarta. Sebab menurutnya, tingginya harga disebabkan karena ketersediaan bahan pangan tidak mencukupi kebutuhan pasar.

Untuk itu, Anies mengatakan pembagian tugas di Jakarta dalam pengendalian harga yaitu BUMD bertanggung jawab untuk mengelola ketersediaan (stok), sedangkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertanggung jawab di dalam mengelola demand (permintaan).

"Ketika demand dan supply-nya itu terkendali, maka harga menjadi terkendali," pungkasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengimbau warga Jakarta mengunduh aplikasi IPJ, info pangan Jakarta. Aplikasi tersebut menyuguhkan data real time harga-harga di pasar.

"Sehingga pada saat mereka membeli pada saat mereka berjualan akan bisa ikut menyesuaikan dengan info harga itu," sambungnya.

Rekomendasi